Penerapan denda pelayanan atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan pada Perpres no. 19 tahun 2016 ditinjau berdasar toeri maslahah

INDONESIA:

Pemberlakuan Denda Pelayanan 2,5% atas keterlambatan pembeyaran iuran BPJS Kesehatan dilatarbelakangi oleh kurangnya kepatuhan peserta dalam mengiur. Ketidak disiplinan peserta dalam mengiur ini berimbas pada devisit keuangan BPJS Kesehatan. Adanya peraturan terbaru tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah kepesertaan. Sebab, dinilai peraturan pemberlakuan denda terbaru tersebut tidak membebani peserta dan memilikai nilai kemanfaatan tinggi. Ada juga penilaian bahwa justru regulasi denda tersebut membebani peserta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Yaitu dengan mengkaji Pasal 17A.1 Perpres No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahana Kedua Atas Perpres No 12 Tahun 2013 Tentang BPJS Kesehatan, yang mengatur tentang Denda Pelayanan 2,5% kemudian melihat tingkat efektifitas dan nilai maslahat peraturan tersebut di masyarakat.

Efektifitas pemberlakuan denda pelayanan tersebut bisa dinilai dari beberapa aspek. Meliputi, peraturan perundang-undangan, penegak hukum, kepatuhan masyarakat, dan sarana prasarana. Dalam hal ini, efektifitas pemberlakuan denda pelayanan tersebut masih terkendala pada kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan dimaksud. Sementara dari aspek maslahat dan manfaat, denda pelayanan tersebut memberi kemudahan kepada peserta. Sebab denda hanya berlaku pada saat penggunaan rawat inap di Rumah Sakit dan hal itu masih dalam taraf kewajaran.

ENGLISH:

Administrative Fine Enactment 2,5% Due to Late Payment of Healthcare Social Security Agency (BPJS Kesehatan) is based on less obedient in paying. These participants indiscipline act effects on BPJS Kesehatan financial deficit. This new regulation is also government’s effort to increase the number of participants since participant also will not be burdened by the new regulation and also has a high usefulness value. There is also another opinion that stated that the new fine regulation can be burdening the participants.

This research is an empirical juridical research using statute and conceptual approach. The research reviewed Art. 7 Verse 1 of President Regulation No. 19 of 2016 on The Amendment of President Regulation No. 12 of 2013 which regulates about Service Fine 2,5 % and then seeing the regulation’s effectiveness usefulness value in the society.

The effectiveness of fine enactment can be evaluated from several aspects such as legislation, law enforcer, society’s compliance, and the facilities. According to this case, the effectiveness of the fine enactment depends on society’s awareness and understanding to the regulation. Meanwhile, from usefulness and beneficial viewpoint, the service fine will provide ease to the participants since the fine is just be enacted when the participants use the BPJS Kesehatan service in the hospital and the fine is still considered as normal.