Penambangan batu marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek: Tinjauan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 dan fiqh lingkungan

INDONESIA:

Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Areal hutannya termasuk paling luas di dunia, dan wilayah perairannya juga sangat luas. Sementara, di daratan terdapat berbagai bentuk barang tambang berupa emas, nikel, timah, tembaga, batubara, batu marmer dan sebagainya. Namun faktanya, sumber daya alam yang demikian kaya tersebut hanya dimanfaatkan oleh sebagian orang saja. Pemanfaatkan sumber daya alam tersebut, salah satunya yaitu batu marmer, dimana diperoleh dengan cara penambangan seperti yang dilakukan oleh CV Sumber Karya. Ketika melihat lokasi penambangan yang terletak di sebuah bukit, dan juga berdekatan dengan pemukiman warga. Secara tidak langsung kegiatan penambangan ini memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan dan juga masyarakat di sekitar lokasi. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 setiap orang memiliki hak dan kewajiban didalam memanfaatkan sumber daya alam. Adapun dalam pandangan fiqh lingkungan, manusia tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi.

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah : (1) Bagaimana penambangan batu marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ? (2) Bagaimana penambangan batu marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Fiqh Lingkungan?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan didukung oleh data-data hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Metode pengolahan datanya yakni, editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa, penambangan batu marmer tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 jika melihat dari aspek perizinan pada tahun 2011 sampai 2016 oleh CV Sumber Karya legal secara hukum, berdasarkan SK Bupati Trenggalek Nomor 189.45/406.013/2011. Tetapi ada sebagian kewajiban yang belum dilakukan, sehingga hal ini bertentangan dengan UUPPLH, Pada tanggal 31 Mei tahun 2016 sampai saat ini tahun 2017 penambangan oleh CV Sumber Karya tersebut bersifat ilegal dan dilarang oleh undang-undang, karena penambangan dilakukan sebelum izin keluar. Berdasarkan tinjauan Fiqh Lingkungan penambangan batu marmer tersebut, menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Dan tidak dijalankan berdasarkan peraturan baik undang-undang lingkungan maupun hukum Islam. Sehingga penambangan batu marmer tersebut tidak diperbolehkan

ENGLISH:

Indonesia is the famous country known by its natural abundant resources, including most extensive forest area and its territorial waters are also very spacious in the world. Meanwhile, on the mainland there are various forms of minerals such as gold, nickel, tin, copper, coal, marble and so on. But in fact, the rich natural resources are only be used by most people. Marble is one of mining natural sources utilizingby people, for example as practiced by CV Sumber Karya. When looking at the mine site, located on a hill, and also adjacent to residential areas, indirectly, this mining activity has an impact, whether that’s positive or negative impact to the environment and surrounding communities. In UU No. 32, 2009 said that everyone has the right and obligation in exploiting natural resources. As for the Fiqhof environment view, people should not do mischief on earth.

Based on the background above, this thesis formulation raised two issues: (1) How marble stone quarrying in the Banjar Village, Panggul, Trenggalek based on UU No. 32, 2009? (2) How marble stone quarrying in the Banjar Village, Panggul, Trenggalek based on Fiqh of environment? This research is empirical juridical approach, by analyzing the legal aspects of social interaction in the community. The author uses a qualitative descriptive approach, supported by the data observation, interview and documentation. The method of data processing is editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

This study concluded that, mining marble based on UU No. 32, 2009: from the aspect of licensing in 2011 until 2016 by CV Sumber Karya is legal on the law, and also based on Regent Decree of Tenggalek No. 189.45 /406 013/2011. But there are some obligations have not been done, so that it is contrary to UUPPLH, On May 31, 2016 and 2017 is currently mining by CV Sumber Karya is illegal and prohibited by law, because mining was conducted before the exit permit. Weather, Based on a review Fiqh of environment, the marble stone mining environment causing damage to the environment, and do not run under the rules of good environmental legislation as well as Islamic law. So that, the marble stone mining is not allowed.