Jual beli rumah di Perumahan De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang: Perspektif fatwa nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad istishna’

INDONESIA:

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini simbol-simbol yang berbasis “syariah” diterapkan dalam berbagai hal untuk menjalankan berbagai usaha, hingga dalam dunia bisnis perumahan juga menerapkan sistem yang berbasis syariah salah satunya di dalam transaksi pembelian perumahan dengan menggunakan akad istishna’. Keunikan dari perumahan syariah ini yaitu dalam transaksi pembeliannya tanpa melalui perantara bank, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, serta 100% menggunakan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, karena di setiap interaksi antar manusia pasti dapat menimbulkan permasalahan dan ketidaksepahaman seperti banyak calon pembeli rumah di perumahan De Prima Tunggulwulung Hunian Islami yang masih belum mengerti tentang akad istishna’. Oleh karena itulah perlu adanya pemahaman tentang akad istishna’ kepada calon pembeli rumah di perumahan.

Dari permasalahan di atas penulis bertujuan ingin mengetahui bagaimana jual beli rumah di Perumahan De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang perspektif fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang AkadIstishna’.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian konseptual. Alasan digunakannya metode penelitian di atas adalah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan melalui wawancara serta pengamatan langsung di lapangan mengenai akad yang dilaksanakan oleh pihak developer dengan pemesan rumah dilanjutkan dengan analisis yang mendalam dan peneliti ingin melakukan penelitian mengenai kosep hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu yang tidak bersifat universal.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal jual beli rumah di perumahan De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang perspektif fatwa nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang AkadIstishna’ masih ada point-point yang belum terimplementasikan, yaitu dalam hal ketentuan barang pada putusan ketiga pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang, tetapi di dalam pelaksanaannya pembayaran diperbolehkan dalam bentuk pembebasan hutang. Selain itu, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad, tetapi di dalam pelaksanaannya pihak developer tidak memperbolehkan pembeli membatalkan akad karena terdapat cacat barang.

ENGLISH:

Along with the changing of era, Islamic symbols have been attached on various types of business. Housing business has also used Islamic system, which is applied in housing purchasing transaction by implementing istishna’ akad (contract). The uniqueness of Islamic housing includes no bank mediator, no interest, no fine, no confiscation, and Islamic principles are totally implemented. However, human interaction may cause problems and misunderstanding as experienced by the future buyers of De Prima Islamic Housing in Tunggulwulung. They still do not understand about istishna’ contract.

Based on the problems above, the researcher wants to know the process of De Prima Islamic Housing purchasing in Tunggulwulung, Malang, as in accordance with the Fatwa perspective number 06/DSN-MUI/IV/2000 concerning istishna’ purchasing and selling. This research employs empirical law research type using conceptual research approach. This research method is employed because the required data are obtained through interview and direct observation concerning the contract conducted by the developer and the house buyer, and it is then continued with in-depth analysis and comparison of fatwa and practice conformity.

It can be concluded from the research result that istishna’ contract implemented in purchasing transaction is a single istishna’ contract since the buyer does direct transaction with the seller. Moreover, there are some unimplemented points regarding De Prima Tunggulwulung Islamic Housing purchasing based on fatwa perspective number 06/DSN-MUI/IV/2000 concerning istishna’ purchasing and selling. One of the examples is the damaged or unsuited goods unlike the initial agreement. The buyer has the khiyar right to proceed or cancel the contract. However, the developer does not allow the buyer to cancel the contract if it is caused by damaged good.