Harmonisasi norma perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan

INDONESIA:

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah adalah menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya (tidak memperbolehkan pernikahan beda agama). Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 35 huruf a justru memberikan peluang atau sarana untuk mendapatkan penetapan perkawinan beda agama. Apabila permohonan perkawinan beda agama telah memperoleh penetapan pengadilan maka Kantor Catatan Sipil tidak ada alasan untuk menolak mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. Sehingga dalam hal ini terjadi conflict of norm antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan.

Dari permasalahan di atas, fokus kajian dalam penelitian ini penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu mengapa terjadi disharmoni dan bagaimana harmonisasi norma antara undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan tentang perkawinan beda agama. Dan Hal ini bertujuan untuk mengetahui harmonisasi norma antara undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan tentang perkawinan beda agama.

Dari rumusan masalah tersebut, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, pendekatan konseptual bertujuan membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisa terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, diperoleh kesimpulan bahwa terjadi disharmoni peraturan perkawinan beda agama, menurut UU Perkawinan menyatakan suatu perkawinan beda agama adalah tidak sah atau dilarang sedangkan dalam UU Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama sah apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan. Menurut penulis melakukan pengubahan atau pencabutan pasal 35 huruf a UU Adminduk yang mengalami disharmoni bisa memberikan jalan harmonisasi hukum dalam pertentangan norma perkawinan beda agama dalam sistem hukum nasional.

ENGLISH:

Act No. 1 regarding marriage states that a marriage is legitimate if it has been performed according to the laws of the respective religious beliefs of the parties concerned (in short, prohibiting marriage between people of different religions). However, on the other hand, Act No. 2003 of 2006 article 35 item a provides opportunity or medium in order to obtain the establishment of inter religion marriage. When inter religion marriage petition has obtained a court warrant, the Civil Registration Office has no reason to reject the petition of inter religion marriage mentioned. Therefore, in this case, conflict of norm between Marriage Law and Citizenship Administrative Law is exist.

From the issue mentioned above, focus of this study is to formulate two problems: why there is disharmony and how is the harmonization of norm between marriage law and citizenship administrative law about inter religion marriage. It is aimed to recognize harmonization of norm between marriage law and citizenship administrative law related to inter religion marriage matter.

Based on those research questions, normative research type is applied and by using laws approach as well as concept approach. Those approaches are intended to gain knowledge about norm in Act No. 1 regarding Marriage and Act No. 23 of 2006 concerning Citizenship Administration. Besides, the purpose of conceptual approach is to form a concept to be prepared as reference in this research.

Build upon the analysis toward the collected legal materials, it can be concluded that there is disharmony in inter religion marriage regulation, as according to Marriage Law, inter religion marriage is illegitimate or prohibited. Meanwhile, based on Citizenship Administrative Law, inter religion marriage is legitimate as long as it has been established by the court. Nonetheless, according to the researcher, it is best practice to make amendment or revocation of Act No. 23 Year 2006 article 35 item a, in which it is happened to cause disharmony, so that it will create such way for law harmonization in this conflict of norms related to inter religion marriage in national legal system.