Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi NO. 89/PUU-XX/2022 tentang pengadilan hak asasi manusia perspektif Siyasah Dusturiyah

ABSTRAK:

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat urgensi yangmelingkupi konflik Rohingya yang masih belum menemukan solusi yang memadai.Konflik yang terus berkecamuk tersebut menunjukkan bahwa pemahamanmendalam terhadap pelanggaran HAM, terutama melalui sudut pandang putusanMahkamah Konstitusi (Nomor 89/PUU-XX/2022), dan perspektif siyasahdusturiyah sangatlah penting. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadapkedua aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif danberkelanjutan dalam menangani konflik tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secarayuridis penolakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK NO. 89/PUU-XX/2022 mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia sekaligus perspektif siyasahdusturiyah terhadap penolakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK NO.89/PUU-XX/2022 mengenai Pelanggaran Hak Asasi ManusiaPenelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, dengan duapendekatan yaitu statute approach & conceptual approach. sumber bahan hukumbaik (primer, sekunder, tersier), dianalisis menggunakan metode analisis yuridiskualitatif.Hasil penelitian ini yaitu 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa frasa tertentu dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tidakdapat membuat yurisdiksi universal terlaksana secara otomatis, denganmempertimbangkan hakim, pemerintah, DPR, dan otoritas negara lain; 2)Mahkamah Konstitusi memastikan keamanan warga negara Indonesia denganmenegakkan keadilan terhadap pelanggaran HAM, sesuai dengan fungsi Wilayahal-mazalim yang menangani kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Dalamkonteks hukum tata negara Islam, MK menyerupai wilayah al-mazalim dalammenjamin hak-hak rakyat dari kezaliman pembuat kebijakan

ABSTRACT:
This research is highly significant considering the urgency surrounding theRohingya conflict that has yet to find a satisfactory resolution. The ongoing turmoilin the conflict underscores the necessity for a profound understanding of humanrights violations, particularly through the perspective of the Constitutional Courtruling (Decision Number 89/PUU-XX/2022), and the siyasah dusturiyahperspective. With a deeper understanding of these two aspects, it is hoped that moreeffective and sustainable solutions to the conflict can be found. The purpose of thisresearch is to identify and analyze juridical aspects of the Constitutional Court'srejection in Decision Number 89/PUU-XX/2022 regarding Human RightsViolations and the siyasah dusturiyah perspective on the Constitutional Court'srejection in Decision Number 89/PUU-XX/2022 regarding Human RightsViolations. The aim of this research is to know and analyze juridically the rejectionof the Constitutional Court in the decision of MK NO. 89/PUU-XX/2022 regardingHuman Rights Violations, as well as the siyasah dusturiyah perspective on therejection of the Constitutional Court in the decision of MK NO. 89/PUU-XX/2022regarding Human Rights Violations.This research uses normative legal research , with two approaches: statuteapproach & conceptual approach. Legal materials (primary, secondary, tertiarysources) are analyzed using qualitative juridical analysis methods.The results of this research are: 1) Constitutional Court Decision No.89/PUU-XX/2022 confirms that certain phrases in Law No. 26 of 2000 cannotautomatically establish universal jurisdiction, considering the judges, government,DPR, and other state authorities; 2) The Constitutional Court ensures the safety ofIndonesian citizens by upholding justice against human rights violations, inaccordance with the function of Wilayah al-mazalim which deals with theoppression of rulers against their people. In the context of Islamic constitutionallaw, the Constitutional Court resembles the Wilayah al-mazalim in safeguardingthe rights of the people from the oppression of policymakers

مستخلص البحث: