Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan hukum Islam di bidang muamalah yang berlaku dalam yurisdisksi peradilan agama bagi warga negara yang beragama Islam. KHI ini merupakan hasil proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam ini mendapatkan justifikasi yuridis Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dikarenakan posisinya "hanya" sebagai instruksi, maka keberlakuannya pun tidak mutlak sebagaimana undang-undang. Sehingga kurang sempurna karena tidak melalui legislasi badan legislatif.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak memasukan Intruksi Presiden sebagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, patut untuk dipertanyakan mengenai eksistensi Kompilasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan, bagaimana kedudukannya dan ketetapannya.

Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan penelitian hokum normatif, dengan memakai pendekatan perundang-undangan, historis dan analitis. Tujuan menggunakan pendekatan ini adalah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan-pendekatan tersebut, bisa disimpulkan bahwa berdasarkan Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, KHI mempunyai kedudukan setingkat atau sama dengan Peraturan Menteri dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memaksa pada setiap warga negara yang beragama Islam, sedangkan berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 KHI tidak mempunyai kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa pada setiap warga negara, khususnya yang beragama Islam