Posisi Qanun Nanggroe Aceh Darussalam dalam hierarki tata hukum Indonesia

ABSTRAK

Sejarah Aceh adalah Islam, dan Islam mewarnai sejarah Aceh. Sudah menjadi kesepakatan umum, daerah yang pertama sekali masuk Islam di Nusantara adalah Aceh. Di sinilah kerajaan Islam pertama lahir, yang menandakan dimulainya peradaban Islam. Identitas Islam terus mewarnai perjalanan peradaban ini. Hal yang unik dari ke-Islaman Aceh ialah, ia tidak hanya sebagai agama yang dipakai dalam keseharian dan kebudayaan, tetapi juga menjadi ideologi yang telah menyatu dengan Aceh. Islam menjadi dasar negara untuk sebuah pemerintahan baru yang kemudian dibentuk dan menjadi pedoman hukum tertinggi negara tersebut yang dipercayainya sebagai ajaran yang paling benar.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darus salam melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreatifitas, diskresi dan kebebasan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya.

Tuntutan yang direalisasikan adalah penerapan syariat Islam. Diawali dengan diterbitkannya U U No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pa sal 4 ayat (1) menegaskan, penyelenggaraan kehidupan beragama di Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Penerapan syariat Islam di Tanah Rencong dipertegas lagi lewat UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi N A D. Realisasi penerapan syariat Islam kemudian semakin lengkap dengan dibentuknya Mahkamah S yariah berdasarkan Keppres No. 11/2003, serta pemakaian nama Qanun untuk Produk Perundang-Undangan tingkat Daerah.

Keberadaan Qanun Aceh dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap realitas hukum di Daerah. Otonomi khusus merupakan payung bagi keberadaan Qanun di Aceh dalam percaturan Perundang- Undangan Indonesia. Bahkan Konstitusi mengamanatkan bahwa sistem Pemerintahan Negara Ke satuan Republik Indonesia Menurut U U D 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat Istimewa dan Khusus, terkait dengan karakter khas perjuangan Ma syarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. Diharapkan pada masa mendatang Provinsi N A D menjadi daerah pelopor serta percontohan penerapan S yari’at Islam di Indonesia.

Penulisan ini bertujuan menentukan posisi Qanun di N A D dalam hierarki tata hukum di Indonesia, Berdasarkan permasalahan yang ada maka penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum tersebut menggunakan pendekatan Perundang-undangan, historis, dan analisis

ABSTRACT

Aceh’s history is colored by Islam, it has been general agree men that the first Islamic area in Indonesia is aceh. Have the first Islamic kingdom was born and symbolized Islamic civilization was begun. Islamic identity colures this civilization continually. The unique thing of Aceh Islamization is, Islam doesn’t only become a religion that is used is daily activities and culture but it also becomes an ideology which a united in aceh. Islam becomes local foundation for a new government which is then formed and become the highest law directive that is believed as the right principle.

The giving of special autonomy district of Aceh Nanggroe Aceh Darussalam has come with some hopes and has opened some opportunities for creativity growth, descries and freedom for Aceh and it’s society to find out their identity and develop this area.

The major realized is the application of Islamic laws. It was beginning from the regulating with publishing statutory (UU) Number 44/1999 oppose “The application of the specialty district of aceh. S ection Four (4) verses one (1) explains stated that the application of religions life in aceh applied. In the application of Islamic law E stablish at ground of rencong, it is stated clearly to decided past statutory number 18/2001 oppose in special autonomy district of Aceh Nanggroe Aceh Darus salam. This application was completed by establishing “Mahkamah S yari’ah” based on keppres No. 11/2003, and the using of “Qanun” to the laws product in the region area.

The special autonomy is the root of “Qanun” in aceh, where as constitution stated that the system of the government or N K RI According to UU 1945 is appropriate with the region government related with the special character of the socially of aceh strangled. Hope tally Nanggroe Aceh Darus salam will be the pioneers of the application of Islamic law in Indonesia

This research purposed to place the position of “Qanun” in NAD at Islamic hierarchy’s law in Indonesia that is being debatable now in academicals environment, this research is normatical research and the method used is historical approach, statute approach and analysis approach. Aceh’s Qanun in the system of Indonesia law is the government approval toward law realities in the region