Pemberlakuan sistem satu atap (one roof system) lembaga peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan implikasinya terhadap organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan agama di Indonesia

ABSTRAK

Sejarah kekuasaan kehakiman lembaga-lembaga peradilan di Indonesia cukup panjang dan dilematik. Situasi politik yang bergolak di Indonesia, berpengaruh besar terhadap eksistensi lembaga-lembaga peradilan. Independensi kekuasaan kehakiman tidak terpenuhi selama bertahun-tahun. Terbukti dengan banyaknya intervensi lembaga pemerintah ekstra-yudisial terhadap lembaga peradilan.

Mahkamah Agung, sebagai puncak peradilan di Indonesia, pada mulanya hanya membina Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer secara teknis yudisial saja. Untuk urusan teknis non-yudisial, pembinaan lembaga-lembaga peradilan tersebut dibawah naungan departemen pemerintahan masing-masing. Namun seiring diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pembinaan teknis non-yudisial lembaga-lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama dipegang oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama, sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung, tentu mengikuti perubahan sistem tersebut. Pengelolaan dan pengembangan organisasi, administrasi, serta finansial memang diserahkan pada masing-masing lembaga peradilan, namun pengawasan tetap dilakukan secara ketat oleh Ditjen Badilag mahkamah Agung. Perubahan sistem ini membawa implikasi baik positif maupun negatif dalam perjalanan peradilan agama.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui latar belakang pemberlakuan Sistem Satu Atap dan implikasi pemberlakuannya. Penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan pendekatan filosofi, histori, perundang-undangan, bahan hukum, serta perbandingan. Latar belakang pemberlakuan Sistem Satu Atap diketahui melalui pendekatan filosofi, historis, perundang-undangan, dan bahan hukum. Sedangkan implikasi pemberlakuannya adalah dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan tersebut berupa paparan data kondisi organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Agama sebelum dan sesudah diberlakukannya Sistem Satu Atap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak kelebihan Sistem Satu Atap daripada kekurangannya. Bagi Pengadilan Agama, khususnya, Sistem Satu Atap adalah tantangan sekaligus kesempatan. Secara umum, urusan non-teknis yudisial pengadilan Agama pasca diberlakukannya Sistem Satu Atap, masih banyak mengadopsi aturan lama dalam praktek peradilan. Perubahan yang terjadi hanya pada pemekaran struktur, teknik administrasi berbasis komputer dan IT, besaran anggaran, dan alokasi untuk sarana prasarana dan fasilitas pengadilan Agama