Cerai gugat dalam perkawinan paksa: Studi perkara no. 0827/Pdt.G/2008/PA.Blitar

ABSTRAK

Kawin paksa merupakan suatu bentuk perkawinan yang secara sah dilakukan menurut hukum Islam maupun hukum Indonesia, namun yang membedakan disini adalah sebuah bentuk perkawinan yang didahului oleh suatu pemaksaan lahir maupun batin. Realita yang menyebabkan kawin paksa disini adalah orang tua yang memaksa anaknya untuk dinikahkan dengan pilihannya (pilihan orang tua). Pada kenyataannya peristiwa kawin paksa ini baik menurut Islam maupun menurut hukum hak asasi manusia sangatlah dilarang. Meskipun demikian, masyarakat tidak pernah mempermasalahkan hal ini, bahkan cenderung diabaikan.

Akibat adanya perkawinan paksa yang menimbulkan perselisihan, maka muncullah perkara perceraian dalam cerai gugat yang diajukan oleh penggugat yakni pihak istri kepada suami, sebagaimana yang ada di Pengadilan Agama Blitar dengan No. Perkara 0827/ Pdt.G/ 2008/ PA. Blitar yang tentu dalam hal ini menimbulkan beberapa permasalahan.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan cerai gugat dengan kawin paksa dalam putusan perkara No. 0827/ Pdt. G/ 2008/ PA. Blitar, dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 0827/ Pdt. G/ 2008/ PA. Blitar.

Peneliti menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif dan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur (library research). Mengumpulkan data dalam hal ini peneliti menggunakan metode studi dokumentasi atau studi pustaka (library Research), Sumber Data Primer (salinan putusan perkara No. 0827/ Pdt. G/2008/ PA. Blitar) dan Sumber Data Sekunder (Al-Qur’an, Hadist, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI).

Sebagaimana yang sudah diperoleh di lapangan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan, bahwa mereka (orang tua yang memaksakan perkawinan terhadap anaknya) telah mengabaikan jalannya roda kehidupan setelah perkawinan yang semestinya kedua mempelai mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup rumah tangga, akan tetapi dengan adanya perkawinan paksa keharmonisan dalam rumah tangga sulit dicapai bahkan tidak bisa terjadi.

Adapun alasan perceraian yang disebabkan oleh kawin paksa, baik Undang- Undang Perkawinan pasal 19 UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 116 tidak menjelaskan hal itu, akan tetapi dalam pelaksanaan perkawinan tersebut bisa mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, seperti halnya dalam kasus perceraian No. 0827/ Pdt. G/ 2008/ PA. Blitar. yang mana pernikahan itu dilakukan atas dasar kemauan orang tua masing-masing. Dengan demikian, tujuan perkawinan yang telah dicita-citakan demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah tidak dapat terwujud