Pandangan aktivis gender terhadap larangan wanita pegawai negeri sipil (PNS) menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dalam PP No. 10 tahun 1983 JO PP. No. 45 Tahun 1990 pasal 4 (2): Studi di Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Namun dalam keadaan tertentu seorang suami boleh menikah lebih dari seorang istri. Akan tetapi wanita yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dilarang secara penuh oleh Pemerintah seperti yang telah disahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 (2), yang mana kebijakan tersebut tidak ada dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Kebijakan Pemerintah tersebut bertujuan supaya semua Pegawai Negeri Sipil terhindar dari berbagai masalah yang diduga kuat akan timbul setelah Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami. Hal ini supaya seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat tidak terganggu akibat masalah- masalah yang akan timbul dalam keluarganya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai argumen para aktivis gender UIN Malang tentang disahkannya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 (2), tentang larangan wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua/ketiga/keempat dan implikasinya terhadap kajian gender.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), dengan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Sumber data primer melalui wawancara, sumber data sekunder melalui pencarian dan penelaahan berbagai buku, majalah dan semua informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Semua data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut dipandang masih bias gender, karena PP tersebut seharusnya melarang poligami/dipoligami bagi semua kaum pria dan wanita, baik yang PNS maupun yang swasta. Di dalam PP tersebut masih adanya kelonggaran bagi pria untuk melakukan poligami akan tetapi tidak diperbolehkan bagi wanita PNS untuk dipoligami. Hal ini membuat para aktifis gender memandang masih bias dan harus segera direvisi agar tidak bias terhadap gender.

Sangat kurangnya sosialisasi dari Pemerintah atas PP ini sehingga banyak sekali masyarakat dan khususnya Pegawai Negeri Sipil baik wanita maupun pria belum mengetahui kebijakan Pemerintah ini.