Pendapat ulama terhadap usia perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 dan KHI: Studi di Pon.Pes Yayasan Pesantren Islam (YAPI), Pon.Pes Salafiyah, dan Pon.Pes Persis di Bangil, Pasuruan

ABSTRAK

Untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, pemerintah mengatur usia perkawinan dan izin orangtua di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Peraturan tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, terutama para ulama yang tidak sepakat terhadap peraturan ini yang beranggapan bertentangan dengan Hukum Islam.

Dari berbagai tanggapan yang muncul sebagai reaksi peraturan tersebut, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama terhadap peraturan mengenai usia perkawinan dan izin orangtua yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya perbedaan tersebut.

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma definisi sosial yang menggunakan teori fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field research. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya data yang ada tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Usia perkawinan di dalam Islam tidak dijelaskan secara detail, yang ada hanya berupa kata-kata kiasan atau sejarah pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah. Dari kedua dasar di atas, para ulama mengartikan bahwa pernikahan di bawah umur itu diperbolehkan. Peraturan pemerintah tentang usia perkawinan oleh para ulama dianggap telah bertentangan dengan Hukum Islam yang memperbolehkan adanya pernikahan dini.

Adanya peraturan izin orangtua sebelum usia 21 tahun juga dianggap telah bertentangan dengan hukum yang ada di dalam Islam, walaupun ada pula yang sepakat dengan peraturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa rata-rata para ulama tidak sepakat jika peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sifatnya keharusan, tetapi lebih baik jika peraturan tersebut hanya bersifat anjuran. Adanya ketidak sepakatan ini dikarenakan peraturan yang telah dibuat dianggap bertentangan dengan Hukum Islam, padahal Hukum Islam saja tidak mewajibkannya. Dari adanya pemahaman ini para ulama sepakat bahwa jika terjadi perbedaan antara Hukum Islam dengan Hukum Negara, maka yang harus dipilih terlebih dahulu adalah Hukum Islam. Selain itu adanya perbedaan dalam menanggapi hal ini oleh para ulama, tidak lepas pula dari adanya perbedaan aliran dan dasar hukum yang digunakan oleh para ulama

ABSTRACT

To create happy household, governmental arranges marriage age and permit from parent in inviting No. 1 The year 1974 and KHI. The regulation then gets comments from various party(sides, especially the moslem scholars that is is not mutually agreed to to this regulation of opinion illegal Islam.

From various commentses emerging as reaction of the regulation,
researcher performs [a] this research as a mean to knows how moslem scholar opinion to regulation about marriage age and permit from parent which there is in Law No. 1 The year 1974 and KHI, and know factor any kind of surrounding existence of the difference.

That this research runs in line with expected by researcher, hence in this research researcher applies definition paradigm of social using the phenomenology theory by using qualitative approach and research type of field research. While data collected in the form of primary data and secondary data done with interview technique and documentation later on the data is edited, investigated and compiled carefully and is arranged in such a manner which then is analysed descriptively qualitative.

Marriage age in Islam is not explained in detail, the only was figurative words or history of nuptials of Nabi Muhammad saw. with Aisyah. From both above bases, the moslem scholars interprets that underage nuptials of that is enabled. Governmental regulation about marriage age by the moslem scholars shall be deemed to have illegal of Islam enabling existence of nuptials early.

Existence of regulation of permit from parent before age 21 years also shall be deemed to have the is illegal in Islam, despite of also mutually agreeing to with the regulation. Based on result of this research known that mean of the moslem scholars didn't mutually agree to if regulation made by by government is in character compulsion, but rather good if the regulation only haves the character of fomentation. Existence of in-(un- mutually agreeing to this because of regulation which has been assumed to be illegal of Islam, though just Hukum Islam doesn't oblige it. From existence of this understanding the moslem scholars mutuallies agree to that if happened difference between Hukum Islam denga Hukum Negara, hence which must be selected beforehand is Hukum Islam. Besides existence of difference in answering to this thing by the moslem scholars, doesn't release also from existence of difference of stream and legal fundament applied by the moslem scholars.