Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk mewujudkan good governance : Studi kasus pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan

INDONESIA:

Dalam rangka pembangunan daerah khususnya desa dan di dukung dengan adanya sistem dalam pedesaan tersebut, maka peluang besar untuk mewujudkan pembangunan yang stabil bisa di terapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa tersebut. Seperti adanya alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Hal ini diperkuat oleh Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan good governance yang dilihat dari akuntabilias, partisipatif, transparansi, dan responsif dan sebagai acuan adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif yaitu mendiskripsikan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banggle kemudian membandingkan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan aturan penunjangnya, sehingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banggle sudah secara akuntabilitas, transparansi, responsif dan partisipatif yang dilihat dari sudut pandang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan. Akan tetapi sumber daya manusia yang ada masih kurang bisa memahami secara maksimal terkait regulasi yang ada, sehingga masih diperlukan bimbingan serta dampingan dari pihak kecamatan, pemerintah daerah dan provinsi.

ENGLISH:

In the framework of regional development, specially at the rural and is supported by the system in the countryside, so the oppurnity to realize stable development can be applied based on the needs of each village. Such as the allocation of village’s fund is the allocated of funds by the governments for the village, which is sourced from the financial balance of central and local that is received by the district. The Regulation No. 6 of 2014 regulates about the rural. This observation aims to know how to manage the allocation of village’s fund in order to realize good governance that is showed from accountability, participatory, transparency, and responsive. The regulator is as the reference for planning, implementation, administration, reporting, accountability, and guidance and supervision for the rural. This observation uses qualitative descriptive method. This observation describes the manage of allocation village’s fund at Banggle then compares based on the regulation No. 6 of 2014 and the other regulation about it so can be concluded.

This observation is showed that based on the regulation No. 6 of 2014 the manage of allocation village’s fund is already accountability, transparency, responsive and participatory if seen from the point of view of planning, implementation, administration, reporting, accountability as well as guidance and supervision. But the human resources there are still less to understand about the regulation. So they are still necessary guidance and assistance from the district, regional and provincial governments.