Analisis pengendalian pembiayaan istishna’ pada bank syariah: Studi kasus pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang

INDONESIA:

Penelitian ini bertujuan untuk pengendalian pembiayaan istishna’ diambil dari Rasio keuangan yaitu Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) agar sesuai dengan ketententua Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (Bank Indonesia). Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif dengan cara menggambarkan permasalahan yang didasari dengan data yang didapat dari hasil survey, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data dan mengambil kesimpulan (verifikasi). Lokasi penelitian dilakukan di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah (KCS) Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Pengendalian pembiayaan istishna’ yang diterapkan BTN Kantor Cabang Syariah Semarang sangat efektif digunakan untuk mencegah NPF dan FDR. Hanya saja NPF disebabkan oleh pihak BTN Kantor Cabang Syariah Semarang (AO) yang kurang teliti dalam menganalisis nasabah dan juga disebabkan oleh nasabah yang mempunyai itikad tidak baik kepada Bank yaitu dengan cara memalsukan data keuangannya. Pengendalian terhadap NPF yang dilakukan oleh BTN KCS Semarang ada 3 yaitu mencegah adanya korupsi, meningkatkan mutu banker dan jaminan yang marketable yang sesuai dengan Peraturan BI No: 13/9/PBI/2011 kebijakan penyelesaian NPF dan pencegahan NPF Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Prinsip Kehati-hatian.Pengendalian yang dilakukan oleh Bank BTN KCS Semarang dalam hal mengendaliakan FDR sudah cukup bagus sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh Dendawijaya (2009: 49) tentang dana-dana yang dapat dihimpun oleh Bank dari dana masyarakat dan juga sesuai dengan fatwa DSN NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dan NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

ENGLISH:

This research aims to control the istishna’ financing taken from financial ratios of Non Performing Financing (NPF) and the Financing to Deposit Ratio (FDR) to match the provision of Financial Services Authority (FSA) and the Bank of Indonesia (BI). This research was conducted using qualitative descriptive analysis by describing the problems based on the data obtained from the survey results, interviews, documentary studies and literature. While the Data analysis is done by data reduction and drawing conclusions (verification). Location of the research was conducted in the State Savings Bank (BTN) Sharia Branch Office (KCS) Semarang. Based on the results of the research and discussion we can conclude that overall, control of the istishna’ financing implemented in BTN Semarang sharia Branch Office is effectively used to prevent the NPF and FDR. Only NPF caused by the BTN Semarang Branch Office (AO) were less thorough in analyzing the customers and also due to customers who have no good faith to the Bank by way of falsifying financial data. Control of the NPF conducted by BTN KCS Semarang are 3 things, they are prevent corruption, improve the quality of bankers and marketable collateral in accordance with BI Regulation No: 13/9 / PBI / 2011 settlement policy of NPF and prevention of NPF Article 2 of Law No. 10 1998 on Amendments to the Banking Act No. 7 of 1992 on the Precautionary principle. Control carried out by Bank BTN KCS Semarang in controlling FDR was good enough as described before by Dendawijaya (2009: 49) about the funds that can be raised by the Bank from public funds and also in accordance with the fatwa DSN NO: 01 / DSN -MUI / IV / 2000 on the Giro, NO: 02 / DSN-MUI / IV / 2000 on Savings and NO: 01 / DSN-MUI / IV / 2000 on deposits.