Melle Sorat tradisi perceraian melalui kepala desa di Bakiong Guluk-Guluk Sumenep

ABSTRAK

Pada penelitian ini, peneliti Tradisi Melle Sorat dalam Perceraian di Desa Bakiong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep . Pernikahan yang terjadi di masyarakat tanpa adanya akta nikah menyebabkan sulitnya mengurus perceraian selain itu jarak pengadilan agama sangat jauh sehingga masyarakat melakukan perceraian cukup di kepala desa saja, yang disebut dengan melle sorat yaitu ketika pasangan suami istri akan bercerai hanya cukup dengan membeli surat perceraian di kepala desa. Hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia, karena perceraian seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama. Hal inilah yang menjadi suatu ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang hal tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian fenomenologis, yaitu menyatakan kebenaran suatu data diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Kaum fenomenologis menekankan pada aspek subjektif dari prilaku seseorang. Sedangkan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisah atau dikategorikan agar mendapatkan kesimpulan dalam menjawab seluruh rumusan masalah. Sedangkan data-datanya diperoleh langsung dari masyarakat Desa Bakiong yang bercerai dengan membeli surat di kepala desa atau melle sorat dengan metode wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh dari lapangan dapat analisis dengan teori-teori yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah pandangan mereka tentang tradisi melle sorat dengan andilnya kepala desa sebagai fasilitator dalam proses perceraian selain itu seta jauhnya Pengadilan Agama serta tidak adanya akta nikah dan rendahnya pendidikan. Sedangkan faktor yang menyebabkan melle sorat adalah tradisi yang dibawa oleh para pendahulunya, Kebiasaan dari dulu sehingga menjadi tradisi, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah dan tingkat ekonomi yang rendah, jarak Pengadilan Agama dengan rumah penduduk sangat jauh, serta tidak memiliki akta nikah yang menyebabkan masyarakat tidak melakukan cerai di Pengadilan Agama. Peran dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep tetap melakasanakan wewenangnya sebagai penegak hukum.