Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi: Studi kasus di SMP al-Irsyad al-Islamiyyah Purwokerto

INDONESIA:

Salah satu permasalahan yang krusial dalam pendidikan adalah pelayanan pendidikan bagi para penyandang cacat atau difabilitas (kaum difabel), yang jumlahnya tidaklah sedikit. Di Indonesia sendiri, berdasarkan pada survei Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), jumlah penyandang cacat terus bertambah dari tahun ke tahun. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah penyandang difabilitas di Indonesia mencapai sekitar 2% dari total 244.775.796 jiwa penduduk Indonesia, atau sebesar 3.654.356 jiwa. Besarnya angka penyandang difabilitas di Indonesia tersebut menuntut pemerintah untuk terus berupaya memberikan hak-hak para penyandang difabilitas tersebut sebagai seorang warga negara. Salah satu usaha pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang layak bagi penyandang difabilitas usia sekolah atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah dengan adanya kebijakan tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara empiris dan objektif Bagaimana identifikasi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualiatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus.

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dilakukan untuk lima keperluan, yaitu: penjaringan (screening), pengalihtanganan (referal), klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. (2) Ada 3 model pengembangan kurikulum yang digunakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, yaitu: Model kurikulum umum (reguler), model kurikulum umum dengan modifikasi dan model kurikulum yang diindividualisasikan. (3) Tenaga pendidik di sekolah umum penyelenggaraan pendidikan inklusi terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan guru pendidikan khusus (GPK). (4) Sarana dan prasarana dalam penyelenggaran pendidikan inklusi menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah dimana pendidikan inklusi diselenggarakan. Bila memang dibutuhkan, sekolah bisa mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Dinas Pendidikan Provinsi untuk memenuhi kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. (5) Kegiatan belajar mengajar untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dilakukan dengan beberapa cara yaitu: integrated in the regular classroom, one to one teaching, small group, program khusus, dan therapy.

ENGLISH:

Education is basic human rights and important for the implementation of other human rights. One of the crucial problems in education is the educational services for the disabled. In Indonesia, based on a survey of the Statistics Indonesia (BPS) in National Socio-Economic Survey (SUSENAS), the number of the disabled persons continues to grow from year to year. The latest data shows that the number of persons with disability in Indonesia reaches approximately 2% of 244,775,796 as the total population of Indonesia, or 3,654,356 people. The huge numbers of disability in Indonesia requires government to keep giving the rights for the disabled as a citizen. One of the Government’s efforts in providing a decent education service for the disabled or special-need children (ABK) of school age is the existence of a policy of the implementation of Inclusive Education.

This research aimed to describe empirically and objectively the regulation of inclusive education in Indonesia and to know the implementation of the policy of inclusive education implemented at SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto. This research used qualitative approach. The type of this research was case study.

The result of the research shows that (1) The identification of children with pecial needs was conducted for five purposes: screening, referral, classification, the planning of learning, and monitoring the progress of the study.(2) There are 3 models of curriculum that used in inclusive school: general curriculum, general curriculum with modifications and individualized curriculum. (3) The educators of inclusive school are : master class, teachers of subjects (religious education, physical education and health), and special education teachers. (4) The school uses facilities and infrastructure where the inclusive education is held. If it is needed, schools can make a proposal to the district education service or the provincial Office of education to provide anything that required in inclusive school. (5) Teaching and learning activities for students with dissability in inclusive school are: integrated in the regular classroom, one to one teaching, small group, special programs, and therapy.