Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam perkara penolakan permohonan Poligami terhadap calon istri yang hamil dengan orang lain: Studi kasus No. 68/Pdt.G/2003/PA Malang

ABSTRAK

Keberadaan poligami dalam Islam diakui sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan beberapa problem yang terkait dengan persoalan individual maupun secara sosial. Dalam konteks ke-Indonesian, pelaksanaan poligami diatur dalam batasan-batasan yang sangat ketat karena sifatnya yang berpeluang besar untuk disalahgunakan. Peraturan perudang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dijadikan rujukan pada Pengadilan Agama, misalnya Kompilasi Hukum Islam dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa poligami dapat dilaksanakan dengan beberapa alasan dan syarat. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah alasan hakim Pengadilan Agama Malang dalam menolak perkara permohonan poligami No.68/Pdt.G/2003/PA Malang, di mana calon istri yang hendak dinikahi oleh pemohon adalah dalam keadaan hamil dengan orang lain. Alasan yang diajukan oleh pemohon adalah semata-mata untuk menolong dan menutupi aib.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Agama kota Malang dengan subyek penelitian adalah para hakim yang memutuskan perkara tersebut. Selain itu penelitian ini hendak menjawab mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan para hakim tersebut dalam menolak permohonan poligami terhadap calon istri yang hamil dengan orang lain.

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode interview dan dokumenter. Sedangkan untuk analisis data menggunakan deskriptif analisis dengan menekankan pada analisis isi (content analysis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama menyatakan untuk menolak permohonan poligami yang didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang terdapat dalam UU No 1 tahun 1974, PP no 9 tahun 1975 dan KHI. Dasar penolakan tersebut pertama, karena tidak memenuhi alasan poligami yang telah ditetapkan dalam KHI dalam pasal 57 jo UU No 1 tahun 1974 pasal 4 (2)j0 PP No 9 tahun 1975 pasal 41 hurf (a) juga pasal 53 KHI tentang wanita hamil (a). Kedua, penolakan didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa persetujuan poligami tersebut mempunyai konsekuensi yang lebih buruk, misalnya tentang nasab, waris, dan sebagainya. Menurut pertimbangan hakim bahwa mudharat yang akan diperoleh pemohon akan lebih besar daripada manfaatnya sebab janin yang dikandung oleh calon istri bukan dari pemohon. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut hakim memutuskan untuk menolak permohonan poligami terhadap calon istri yang hamil dengan orang lain.