Hak asuh anak dari perceraian pada Pernikahan Siri ditinjau dari Hukum Islam: Studi kasus di Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Kotamadya Jakarta Barat

ABSTRAK

Pernikahan secara historis adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan. Permasalahannya apabila perceraian itu terjadi antara suami istri yang sudah mempunyai keturunan, dimana pemeliharaan anak yang sebelumnya menjadi tanggung jawab bersama, maka setelah perceraian siapakah yang lebih berhak untuk mengasuh anak dari hasil pernikahannya tersebut, si ayah ataukah ibu. Lebih-lebih bila pernikahan tersebut pernikahan siri. Sedangkan bila terjadi perebutan hak asuh antara suami istri yang bercerai, maka kemanakah mereka akan meminta pertimbangan/putusan hukum, sebab menurut hukum positif mereka tidak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum, lalu bagaimana hukum Islam menentukannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan menurut jenisnya, penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tegal-Alur Kecamatan Kalideres Kotamadya Jakarta Barat, dengan responden: Kepala Desa/Lurah, pemuka agama/kyai, dan warga yang bercerai pada pernikahan siri. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode interview, metode observasi dan metode dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan analisis data deskriptif. Disini peneliti menggunakan riset deskriptif yang bersifat eksploratif, karena semua data berupa data kualitatif dengan tujuan menggambarkan keadaan atau status fenomena.

Berdasarkan hasil temuan dapat disimpulkan bahwa: 1) Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kotamadya Jakarta Barat, status hukumnya dalam tinjauan hukum Islam adalah sah. Demikian pula status nasabnya, yaitu mengikuti nasab kedua orang tuanya (ayah dan ibu yang telah melahirkannya), karena mereka dilahirkan dari pernikahan yang sah. Hanya saja dampak administratif yang ditimbulkan dari pernikahan siri tersebut adalah anak tersebut tidak diakui oleh negara, karena kedua orang tuanya tidak mencatatkan Pernikahannya pada Kantor Urusan Agama. 2) Orang tua yang berhak untuk mengasuh anaknya yang belum mencapai usia dewasa (mumayyiz), dalam tinjauan hukum Islam adalah Ibu, karena ibu memiliki hubungan emosional yang lebih dekat dengan anak, disamping karena sejak kecil hingga dewasa anak selalu berada dalam asuhannya. Sedangkan bila ia telah dewasa maka si anak diberi kebebasan untuk memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya atau tinggal bersama ayahnya. Jika terjadi perselisihan antara keduanya, maka menurut Imam Syafi'i dilakukan undian.