Pelaksanaan mengadili perkara perceraian ditinjau dari sudut kompetensi relatif: Kasus No. 2173/Pdt.G/2002/PA.Kab.Malang

ABSTRAK

Pengadilan Agama merupakan bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman yang ada di Negara Hukum RI, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf dan shadaqoh berdasarkan agama Islam. Dalam kewenangannya, Pengadilan Agama mempunyai dua kewenangan; 1) kompetensi absolut, yaitu kewenangan antar Peradilan seperti: Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. 2) kompetensi relatif, yaitu kewenangan antar Pengadilan Agama seperti: Pengadilan Agama Kab. Malang dan Pengadilan Agama Kab. Jember. Sungguhpun perkara yang diajukan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun belum tentu dari segi kompetensi relatif perkara tersebut termasuk kewenangannya. Maka hal ini harus benar-benar diperhatikan agar tidak merugikan suatu pihak yang bersengketa.

Dalam kaitannya dengan masalah tersebut adalah perkara No. 2173/Pdt.G/2002/PA.Kab.Malang termasuk perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri di Pengadilan Agama Kab. Malang dan sebagai Tergugat adalah suami yang berada di wilayah Kab. Malang. Dalam pengajuan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu isteri, Tergugat merasa keberatan untuk diadili di Pengadilan Agama Kab. Malang lewat kuasa hukumnya dari Kab. Jember. Maka Tergugat mengajukan eksepsi, kemudian dalam putusannya hakim menerima eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama Kab. Malang tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan perkara, pertimbangan hukum yang digunakan hakim, dan akibat hukumnya dari pengajuan perkara yang menyalahi kompetensi relatif. Dalam penelitian ini metode analisa yang digunakan adalah metode analisa secara deskriptif kualitatif dan jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana penulis membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan mengikat.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa: 1) prosedur pengajuan perkara cerai talak dan cerai gugat pada dasarnya adalah sama, sedangkan menyalahi atau tidaknya sebuah perkara yang diajukan baru dapat diketahui bilamana salah satu pihak khususnya Tergugat keberatan untuk diadili di tempat tersebut kemudian mengajukan eksepsi dan eksepsi tersebut diterima. 2) dalam hal ini jenis hukum yang digunakan adalah hukum formil atau lebih dikenal dengan hukum acara, dikarenakan ini menyangkut tentang proses beracara yang menyalahi wilayah yurisdiksi suatu Pengadilan Agama. Dan ha! ini telah diatur dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama. 3) bilamana terbukti baik lewat saksi-saksi atau bukti-bukti yang menguatkan atas eksepsi yang diajukan, dan eksepsi tersebut dianggap tepat dan beralasan maka hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kab. Malang menyatakan tidak berwenang dalam menyelesaikan perkara tersebut dikarenakan ada Pengadilan Agama lain yaitu Pengadilan Agama Kab. Jember yang lebih berwenang. Maka dari itu pihak-pihak yang akan berperkara harus benar-benar mengerti tentang hukum beracara, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan perkara.