Penerapan hukum adat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kota Malang

ABSTRAK

Penerapan hukum adat dalam menyelesaikan perkara merupakan salah satu sumber hukum bagi hakim di pengadilan. Dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 butir 2 alinea 6 disebutkan pilihan hukum merupakan kehendak para pihak yang berperkara. Berkaitan dengan ini maka masalah yang diteliti adalah penerapan hukum adat dalam menyelesaikan perkara dan kekuatan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim.

Menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan metode deskritif kualitatif. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh untuk dipahami dan dicatat, untuk diolah yaitu dengan menyusun dan mensistemalisasikan data berupa naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Selanjutnya dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan dan didapatkan kesimpulan yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian ditemukan penerapan hukum adat didahului dengan aktifitas penemuan hukum oleh hakim. Penerapan hukum adat haruslah dilihat dari kasus perkasus, serta melihat dimana tempat atau hakim yang memimpin karena tidak semua perkara atau kasus dapat diselesaikan dengan hukum adat. Misalnya kasus harta gono gini dan waris antara muslim dan non muslim. Sebagai salah satu sumber hukum, maka kekuatan hukum adat adalah sah karena merupakan hasil temuan fungsionaris adat sebagai acuan untuk landasan pertimbangan yang berkaitan dengan sengketa yang sedang berlangsung. Dengan demikian jika hakim melihat bahwa kasus tersebut terdapat faktor sosial yang berbeda maka hakim dapat menggunakan materi hukum adat.