Islam dan keadilan: Interpretasi makna waris dua banding satu antara laki-laki dan perempuan

ABSTRAK

Wacana reaktualisasi hukum waris Islam, dengan dimensi konteks historis, tujuan esensial ajaran dan relitas aktual sebagai acuannya, belakangan semakin marak. Titk tolaknya, antara lain adalah" kesadaran" akan prinsip fleksibilitas hukum Islam yang menjadikannya sangat akomodatif terhadap perkembangan dan perubahan, tawaran yang dikemukakannya adalah desakan untuk selalu mengacu kepada substansi ajaran, tanpa harus terpaku kepada ketentuan legal-operasionalnya.

Isu utamanya adalah bermula dari adanya "gugatan kritis" terhadap fenomena terpenuhinya "cita rasa keadilan" dalam beberapa kasus pembagian harta warisan dengan sistem hukum waris Islam (fara'idl). Gugatan kritis di atas lalu berlanjut menjadi sebuah "gagasan kontroversial" yang menjajaki kemungkinan adanya karakter fleksibelitas dalam hukum waris Islam. Artinya, ketentuan pembagiannya bisa berubah, misalnya dari 2:1 menjadi 1:1 atau malah 1:2, tergantung kepada ketentuan keadilan pada kasus tertentu. Penyebab awal dari isu-isu tersebut adalah adanya pemahaman yang kontroversial tentang pemaknaan 2:1. Di satu pihak, formulasi 2:1 sudah memenuhi sesuai dengan prinsip keadilan, namun di pihak lain mengingkarinya dengan kata lain tidak menerima berlakunya pembagian dengan formulasi tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna waris 2:1 dan kemungkinkan terjadinya perubahan formulasi 2:1 dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode maudlu'iy, dengan memakai analisis usuliyah.

Setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut: dalam hal ini terdapat 2 cara, pertama secara tekstual yang menjelaskan bahwa bagian laki-laki lebih banyak dari perempuan, didasarkan pada jenis kelamin, oleh karenanya tidak dapat dirubah. Hal ini ditunjuk oleh penggunaan al yang terdapat dalam kata lidzzakari dan al-Untsayaini. Sedangkan kedua, secara kontekstual yang meliputi 3 versi. (1) al-Qur'an: pemberian lebih kepada laki-laki, didasarkan pada adanya hak dan kewajiban yang berbeda dan adanya integrasi yang kuat antar keduanya. (2) Ulama' konservatif (ortodoksi), yang dalam pengambilan dasarnya hanya mengacu kepada ujaran verbal nash. Yaitu didasarkan pada Q.S. al-Nisa' (4): 34. Sedangkan versi (3) kalangan Ulama' kontemporer-kontroversial, yang dalam pengambilan hukum tidak hanya didasarkan pada ujaran nash verbal, melainkan lebih mengacu kepada realitas sosial yang sedang terjadi. Sedangkan kemungkinan berubah atau tidaknya formulasi tersebut terdapat 2 segi. (1) materi adalah dimungkinkan, sebab termasuk kategori mu'amalah. (2) dilalah nash adalah juga dimungkinkan, hal ini didasarkan pada cara pandang nash itu sendiri, yaitu sebagai "strategi Tuhan" dalam menyikapi kondisi sosial-budaya masyarakat Arab ketika itu, sudah tentu dibalik strategi itu, ada misi dan tujuan yang hendak dicapai, seperti keadilan, kesetaraan dan lain sebagainya. Misi dan tujuan inilah yang dijadikan sebagai acuan, bukan formulasi setrateginya yang sifatnya kondisional. Sedangkan yang dijadikan sebagai pijakan keadilan adalah secara sosiologis, yang berangkat dari hasil pengamatan empiris terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Sebab fara'idl pada khususnya dan hukum Islam dalam bidang sosial-kemasyarakatan pada umumnya, tidak terlepas dari realitas sosial dimana ia diberlakukan.