Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

INDONESIA:

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangungan di tingkat pedesaan. Alokasi Dana Desa berasal dari pendapatan Transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua desa yang mendapatkan jumlah ADD berbeda dan dengan karakteristik masing-masing desa yang berbeda. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya.

Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri.

ENGLISH:

Government accounting has three main objectives, namely accountability, managerial and supervision. Accountability of the government is a manifestation of the provision of information about any acts or activities and financial management of the government during the period.

Village Allocation Fund is one form of government responsibility to promote development in the villages. Village Funds Allocation derived from Transfer revenue that is sourced from the financial balance of central and local received by the district / city. This research was conducted in in the village of Sumberejo and Kandung Winongan Pasuruan.

This study used a qualitative method with descriptive approach. The purpose of this study was to measure the accountability and transparency of both villages that were getting the amount ADD, different and the characteristics of each village. The description was obtained through measurement by comparing the government legislation of 113 of 2014 with actual field activities.

The results based on Government Regulation of 113 of 2014 indicated that the management of village fund allocation in Sumberejo was already accountable and transparent to the stage of administration, reporting and accountability. Supported also by the people who participated actively in making rural development. While the Village of Kandung showed results that were not accountable and transparent. Not only intransparent to the public, but also for its own internal parties