Efektivitas Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas terhadap fasilitas transportasi publik bagi difabeldi Kota Malang tinjauan maslahah mursalah

INDONESIA:

Aksesibilitas berupa fasilitas-fasilitas bagi penyandang cacat merupakan suatu hal yang penting bagi Pemerintah untuk memberikan perhatian bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Malang telah membuat Peraturan Perundang-Undangan berupa Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas guna untuk memberikan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Malang. Maka dari itu peneliti memiliki dua rumusan masalah, pertama, bagaimana pengadaan fasilitas transportasi publik angkutan kota di Kota Malang, dan kedua, bagaimana efektivitas pasal 94 Perda Nomor 2 Tahun 2014 dan maslahah mursalah.

Fokus dan tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengadaan aksesibilitas fasilitas difabel khususnya dalam angkutan kota dan apakah Perda tersebut sudah efektif atau berjalan dengan baik di lapangan atau belum dan tinjauan maslahah mursalah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang digunakan adalah di Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Bapak Eddy, Bapak Heru Agus, dan Bapak Hadi Supono, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, penyediaan aksesibilitas berupa fasilitas dalam angkutan kota di kota malang masih hanya menyediakan bentuk sosialisasi terhadap supir angkutan saja dan trotoar untuk difabel serta jalan khusus untuk penyandang cacat pengguna kursi roda di terminal arjosari. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas khususnya pada pasal 94 masih belum efektif di lapangan karena memiliki faktor salah satunya tidak memiliki anggaran atau dana.Ketidakberadaan fasilitas-fasilitas tersebut merupakanmaslahah hajjiyah, dan Pemerintah belum menciptakan sebuah maslahah mursalah bagi penyandang disabilitas,karena tanpa fasilitas-fasilitas tersebut para disabilitas akan mengalami kesulitan dalam menjalankan aktifitasnya.

ENGLISH:

Accessibility in the form of facilities for persons with disabilities is an important thing for the government to give attention for persons with disabilities. Malang city government has made Regulation in the form Regulation of Malang City No. 2 of 2014 on the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities in order to give rights of persons with disabilities in Malang city. Therefore the researcher has two formulation of the problem, first, how the provision of public transport facilities of urban transport in Malang city, and second, and second, how the effectiveness of article 94 of Regulation No. 2 of 2014 and maslahah mursalah.

The focus and purpose of this research is to determine the provision of accessibility disabled facilities, especially in urban transport and whether the regulation of this area has been run well on the field and maslahah mursalah perspective. This type of research used in this study is empirical juridical. Then approaches is sociological juridical approach. The location of research is in Malang. The source data used are primary data that is data obtained directly from the source, they are Mr. Eddy, Mr. Heru Agus, and Mr. Hadi Supono, and secondary data is data obtained from the form of words, actions, and written data, images and statistics.

The results of this study concluded that, provision of accessibility in the form of facilities in city transportation in Malang city still only provide a form of socialization to transport drivers only and sidewalks for the disabled and special access for the disabled in wheelchair users at the terminal Arjosari. Regional Regulation No. 2 of 2014 on the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities in particular to Article 94 is still not effective in the field because of factors one of which did not have the budget or funds. Absence of these facilities is maslahah hajjiyah, and the Government has not created a maslahah mursalah for persons with disabilities, because without these facilities the disability will have difficulty in carrying out their activities.