Keterlambatan gaji pemain sepakbola oleh klub: Kajian UU no 13 Tahun 2003 dan hukum Islam

INDONESIA:

Maraknya terjadi keterlambatan pembayaran gaji yang dilakukan pengusaha kepada pekerjanya merupakan suatu pelanggaran, karena tidak terpenuhi hak dasar seorang pekerja dengan baik yaitu menerima gaji tepat pada waktu yang telah diperjanjikan bersama. Pelanggaran seperti ini juga sering terjadi dalam dunia sepakbola.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu: 1) Bagaimanakah keterlambatan pembayaran gaji pemain sepakbola oleh klub ditinjau UU No.13 Tahun 2003? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap keterlambatan gaji yang dilakukan klub sepakbola kepada pemain?

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 204, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, hadits, dan bahan hukum sekunder, yaitu Al-Qur’an, buku-buku dan jurnal penelitian yang terkait. Dalam penelitian ini dilakukan literature study yaitu pengumpulan bahan hukum, yang selanjutkan dilakukan content analysis yaitu analisis bahan hukum.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi dasar hukum pengaturan keterlambatan gaji di Indonesia adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat (2), dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 untuk denda atau sanksi yang diberikan kepada pengusaha atas keterlambatannya memberikan gaji pekerjanya. Untuk upaya hukum yang bisa dilakukan pekerja dalam menuntut kembali haknya adalah melalui tata cara yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, yaitu melalui bipartit, mediasi, pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dan yang terakhir permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam Islampun tidak diperbolehkan seorang pengusaha menunda memberikan hak seorang pekerjanya, karena merupakan perbuatan dholim dan sangat dibenci oleh Allah dan RasulNya.

ENGLISH:

The rise of wage late payment which is undertook by employers to their employees is an violation because the employee could not get their basic due properly; to receive salary just in time that has been agreed together. Such violations are also common in the field of football.

In this study, the writer formulates some problems of study including: 1) How is the late payment of salaries for football players by the football club by Act 13 of 2003? 2) How is a review of Islamic Law against delays in salary payment which is committed football club to the player?

This study included into normative law research by using an approach to legislation. Legal materials from the study came from the primary legal materials, namely Law No.13 2004, Government Regulation No. 78 of 2015, Law No. 2 of 2004, hadith, and the secondary law, i.e. the Qur'an, books and related research journals. In this study the writer conducted literature study that collected legal materials, and later conducted content analysis which analyzing the legal material.

From the study, the writer concluded that the basic laws which govern delays in salary payment in Indonesia are Act No. 13 of 2003 Article 95 paragraph (2), and reaffirmed in Government Regulation No. 78 of 2015, fines or penalties imposed to employers for the delay to provide salary workers. For remedy that can be done in demanding the return of the employees’ due is through the procedures described in the Act No. 2 of 2004, which covers the bipartite negotiations, mediation, filing a lawsuit to the Industrial Relations Court, and the latter's appeal to the Supreme Court. Even in Islam, it is not allowed for a businessman to postpone giving the right of their employees, as it is counted as an act of dholim and so hated by Allah and His Messenger.