Perbandingan konsep ihtikâr menurut pendapat fiqh empat mazhab dan konsep penimbunan barang menurut hukum positif

INDONESIA:

Di Indonesia kelangkaan barang sering terjadi, menyebabkan harga barang melonjak naik ketika harga barang mencapai puncak ketinggiannya, para penimbun melepaskan barang-barang yang sudah ditimbun guna meraup keuntungan yang lebih besar. Praktek penimbunan ini sering menganggu diperekonomian Indonesia. Terbitnya Undang-Undang Tentang Perdagangan adalah respon pemerintah meminimalisir kejahatan penimbunan tersebut serta perbandingan konsep islam melalui fiqh empat mazhab perlu dilakukan guna terciptanya kesejahteraan dan keadilan.

Penelitian ini memiliki dua rumuan masalah. Pertama, bagaimana konsep Ihtikâr menurut pendapat fiqh empat mazhab dan konsep penimbunan barang menurut Hukum Positif. Kedua, Persamaan dan Perbedaan kedua konsep tersebut.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu bahan dasar yang diperoleh langsung kitab-kitab fiqh mazhab dan bahan hukum sekunder berupa informasi tertulis dalam bentuk dokumen.

Hasil penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, para ulama fiqh empat mazhab, baik malikiyah, syafi’yah, dan hanabilah melarang kecuali hanafiah yang memakruhkan penimbunan barang dagangan, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan dan bahan-bahan pokok masyarakat umum, yang dapat menimbulkan madharat bagi ekonomi masyarakat; begitu juga dalam Hukum Positif larangan menimbun pada saat terjadi kelangkaan bahan pokok dan penting; konsep Undang-Undang membolehkan menimbun tiga bulan ke depan tidak sampai terjadi kelangkaan; dibolehkan menimbun untuk menolong ketersediaan masyarakat maupun pribadi dan produksi, kedua, Persamaan di antara konsep Ihtikâr menurut fiqh empat mazhab dan Hukum Positif adalah sama-sama melarang perbuatan Ihtikâr pada saat terjadi kelangkaan barang; larangan menimbun sama pada bahan makanan dan pokok masyarakat umum pada umumnya. Perbedaannya yaitu pada ketentuan jenis barang yang tidak boleh ditimbun dan masa dibolehkan menimbun.

ENGLISH:

In Indonesia shortages of goods often occur, it leads to the soaring prices rise when the price of the goods reach the peak of altitude, the hoarders release the goods that have been stockpiled in order to reap greater profits. The practice of hoarding is often interferes in Indonesia's economy. The issuance of the Law on Trade is the government's response to minimize the crime of stockpiling as well as the comparison of the concept of Islam through the four mazhab of fiqh should be done to create prosperity and justice.

This study has two research questions. First, how are the concept of Ihtikâr according to the opinion of the four mazhab of fiqh and the concept of stockpiling by Positive Law, and the second research question is about the similarities and differences of the two concepts.

This research uses normative juridical research or research library. The approach used is the approach of legislation, a comparative approach and conceptual approaches. Legal materials used are the primary legal materials which are basic materials obtained directly from the source and secondary legal material in the form of written information in the form of documents.

The results of this study showed two conclusions, first, the four mazhab of fiqh scholars, either hanabilah, malikiyah, syafi'yah, forbid except hanafiyah makruh hoarding of merchandise, especially those related to food ingredients and staples for general public, which can cause madharat for the local economy; as well in the positive law the ban on hoarding during the shortages of basic and essential materials; Law concept allows hoarding for the next three months which is not until there is a shortage; allowed hoarding to help the availability of public, private and production, second, the equation between Ihtikâr concept according to the four mazhab of fiqh and positive law was equally prohibits Ihtikâr action during shortages of goods; hoarding the same food ingredients and staple foodstuffs for public at large. The differences are in the provision of goods that cannot be stockpiled and time allowed for hoarding for.