Pengawasan isi ulang air terhadap galon bermerek di Disperindag Kota Malang kajian hukum positif dan hukum Islam

INDONESIA:

Harga air minum dalam kemasan dari berbagai merek yang terus meningkat membuat konsumen mencari alternatif baru yang murah misalnya dengan memanfaatkan air minum isi ulang, peluang ini menjadikan bisnis air minum isi ulang memiliki pangsa pasar sendiri. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum dan adanya keuntungan yang menjanjikan dalam bisnis air minum isi ulang ini, maka bermunculanlah depot air minum isi ulang yang dalam pelaksanaan usaha jual beli air minum isi ulang banyak terjadi pelanggaran terutama mengenai penggunaan galon bermerek milik pengusaha air minum dalam kemasan yang merek atau logonya sudah dilindungi oleh Pemerintah karena telah terdaftar.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap isi ulang air galon bermerek di Kota Malang menurut kajian Hukum Positif yang berlaku indonesia dan juga menurut Hukum Islam

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian field research dikarenakan penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris. Dalam penelitian ini metode analisis data digunakan adalah metode analisis diskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Peridusterian dan Perdagangan Kota Malang belum melaksanakan pengawasan terhadap proses pengisian air menggunakan galon bermerek. Meski belum mengadakan pengawasan, Dinas Perindustrian dan perdagangan sudah melakukan rencana untuk proses pengawasan terhadap proses pengisian air menggunakan galon bermerek. Hal ini bertentangan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yang menyebutkan bahwa Diaperindag haruslah melakukan suatu pengawasan terhadap proses berjalannya usaha pengisian air yang ada di Kota Malang

ENGLISH:

The price of bottled drinking water from different brands that continue to rise, making consumers looking for cheap new alternative, for example by making use of drinking water refills, these opportunities make a refill drinking water business has its own market share. With the increasing needs of the community will be drinking water and the existence of a promising gains in business this refill drinking water, then the presidential depot drinking water recharge in the implementation effort and selling drinking water refill much violation occurs mainly on the use of the entrepreneur-owned branded gallons of drinking water in the brand or logo is already protected by the Government because it has been registered.

The purpose of this research is to know how the implementation supervision of the Department of industry and trade against refill water using branded gallon in Malang, according to the study of the positive law in force and also according to Islamic law

This pertained to the research in empirical juridical research types. This research is also called with the research field research due to more emphasis on the research field data as objects that are examined. The approach used is an empirical law approach. In this study used data analysis methods are methods of analysis diskriptif.

The results showed that Department of industry and Commerce of Malang has yet to carry out surveillance against the process charging the water using a branded a gallon. Although he has not held an oversight, Department of industry and trade has already done a plan for process supervision towards the process of charging the water using a branded a gallon. This is contrary to the positive law and Islamic law in Indonesia, which mentions that the Diaperindag must do an oversight process business of charging water in the Malang City