Mekanisme bagi hasil (paroan) penggarapan kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun dalam perspektif hukum akad musaqah: Studi kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab. Way Kanan Propinsi Lampung

INDONESIA:

Selama ini proses perjanjain kerjasama penyadapan karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan dilakukan secara lisan, namun tidak selamanya berjalan seperti yang dinginkan,banyak sekali problem-problem yang ditemukan. Contohnya si penggarap berkerjanya tidak bertanggung jawab dalam arti kadang kerja kadang tidak. Ketidakseimbangan antara perjanjian tersebut merugikan si pemilik kebun karet. Di sisi lain dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapat upah dengan usaha jerih payahnya.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah: 1) Bagaimana mekanisme paroan antara penggarap dan pemilik karet di Desa Tegal mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung? 2) Bagaimana ketentuan hukum paroan masing-masing pemilik dan penggarap ditinjau dari hukum musaqah? Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data lapangan, teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme paroan antara penggarap dan pemilik karet dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadinya bagi hasil perkebunan di desa ini dikarenakan pemilik kebun tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya. Pihak penggarap kebun menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya penggarapan kebun miliknya tersebut pada petani penggarap untuk diolah guna memperoleh keuntungan bersama. Petani penggarappun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa saling percaya yang murni diantaranya. Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu paroan (50-50). Ketentuan hukum paroan ditinjau dari hukum musaqah suda memenuhi syarat-syarat musāqāh, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama musāqāh tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama. Selain itu terpenuhinya ketentuan paroan bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap dapat dilihat dari aspek sighāt (ungkapan) ijāb dan qābūl, dua orang/pihak yang melakukan transaksi, kebun yang dijadikan objek musāqāh dan jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap serta adanya ketentuan mengenai pembagian hasil musāqāh.

ENGLISH:

During this process the rubber tapping cooperation agreement in the villages of Tegal Regency, subdistrict of Mukti Large Country the right Way is done verbally, but not forever go as chill, lots of problems-problems that are found. For example the works tenants is not responsible in the sense that sometimes work sometimes not, from this it is clear that the imbalance between the Treaty which, according to the author of the harm the rubber garden owners. On the other hand in carrying out a job, the worker is entitled to remuneration or wages with his skill and effort.

In this study there is the outline of the problem: 1) How the mechanism of the paroan between the tenants and the owners of the rubber in the villages of Tegal Regency, subdistrict of mukti Big Country right Way Lampung Province? 2) How provisions of law paroan of their respective owners and tenants in terms of law of musaqah? Type of this research is a descriptive qualitative research. In the field, data collection techniques used in research are: interviews, observation and documentation to answer the problem of research.

The results showed that paroan Mechanism between the tenants and the owners of rubber held by way of oral discussion or consensus between the parties, or called with a system of mutual trust with each other. The occurrence of the estate for the results in the village due to the owner of the garden is not able to manage all of its land. Garden tillers parties accept the job offer in order to fullfill the needs of economics within the family. The owner of the garden entrusted the implementation of entirely his own garden on sharecroppers to be processed in order to gain shared. Tenants farmers do with seriousness of the liver due to the mutual trust that is pure. The magnitude of the result of the Division is determined based on the agreement of both parties, namely paroan (50-50). The provisions of the law in terms of legal paroan musaqah suda musāqāh requirements, where both sides of the transaction must be a person qualified to act in law, i.e. adulthood (puberty n Deputy) and sensible. Two men who worked together (aqidaini) for musāqāh cooperation agreement cannot be intangibles except by the existing land owners with tenants which are both required to actually have the feasibility of cooperation. In addition satisfy the provisions of paroan for results among owners and tenants can be seen from the aspect of sighāt (expression) ijāb and qābūl, two persons/parties to the transaction, the Foundation of the musāqāh object and the type of business that will be done as well as sharecroppers existence of provisions regarding the sharing of the results of musāqāh.