Penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai perspektif maslahah mursalah: Studi bantaran sungai di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

INDONESIA:

Penegakan hukum adalah penerapan instrument-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum menadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Upaya penegakan hukum dilakukan untuk semua masyarakat baik dari golongan tinggi ataupun golongan rendah. Sedangkan menurut hukum hukum Islam penegakan hukum bisa muncul melalui tujuan syariat sebagaimana pandangan Imam Ghazali bahwa hal ini termasuk dalam tingkat maslahah dharuriyah yang mengutamakan lima prinsip keislaman yang menjadi pedoman, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat bernegara. Persoalan yang terjadi adalah penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai, yang dalam peraturannya ada larangan melakukan suatu kegiatan yang berdampak pada terhambatnya pelestarian pada lingkungan secara berkelanjutan, bahkan menjadi dampak pada kerusakan lingkungan.

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai perspektif maslahah mursalah, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana relevansi kemanfaatan umum dengan penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai tersier Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Maka penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada para pengusaha yang berada di bantaran sungai tersebut dan pejabat pemerintahan setempat. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode editing, classifiying, verifying, analyzing, dan concluding.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses penerapan yang tercantum dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman serta Pasal 36 ayat (1) dan 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak terlaksana, sedangkan dari sisi hukum Islam sebagaimana bertujuan demi kemaslahatan umat juga belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Adapun fakta di lapangan menunjukan bahwa masyarakat sekitar dan pengusaha di bantaran sungai tersebut masih awam tentang hukum, mereka melakukan perjanjian melalui lisan, warga lebih kepada asas kepercayaan dan kekeluargaan, yang menjadikan penegakan hukum tersebut lemah bahkan tidak bisa menjadi pelindung dalam hukum.

ENGLISH:

Law enforcement is the enactment of instruments and sanction in the field of administrative law, crime law and civil law with the purpose of compelling a law object to obey the environmental law. Law enforcement is applied to all members of the high and low society. Based on Islamic Law, law inforcement is based on syariah as Imam Ghazali states that it is included in the level of maslahah dharuriyah which sets five Islamic principles as the guidance. Those principles are maintaining the religion, soul, mind, heredity, and wealth to be possesed by each civilian.the issue that surfaces is law enforcement in the river bank, in which it states that any activity that inihibits environmental preservation or can cause damage to the environment is prohibited.

This study is aimed at dicussing the law enforcement on the building built along the river bank seen from the perspective of maslahah mursalah. It is also aimed at revealing the relevance of social benefit with the law enforcement on the buildings builts along the tertiary river bak on Jalan Joyotambaksari, Lowokwaru district, Malang city. Consequently, this study fallls into the category of empirical research in which the researchers directly go to the field to do the research. The approach used is Juridical Sosiology. For the data collection, this research employed interview and documentation obtained from businesmen setting up their business in that particular river bank and the local governmental employees. For data analysis, the researchers employed the concept of editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The findings of the study show that the Article 157 Law Number 1 year 2011 about Housing and Article 36 chapter (1) and Article 69 chapter (1) of Law Number 32 year 2009 about the Protection and Management of Environment fail to be enacted. Meanwhile, when sseen from the Islamic law perspective that has a purpose of providing benefits for the mankind, the issue also fails to conform with`the law. The facts in the field show that the surrounding society and the businessmen residing along the river bank are nowt well informed about the law. Therefore, they only made the agreement orally. The society holds the principle pf belief and family that in turns makes the law enforcement become weaker and cannot even ve used to protect them for legal matters.