Pelaksanaan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama perspektif Hukum Islam dan UU. No. 1 Tahun 1974: Kasus nomor 803/Pdt.G/2002/PA.Mlg

ABSTRAK

Pengadilan Agama merupakan salah satu yang sangat urgen dalam tata kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Secara filosofis, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi penegakan hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup di masyarakat Indonesia. Formalisasi Peradilan Agama dalam sebagai sub sistem dalam kerangka sistem Peradilan Nasional Indonesia, semata-mata adalah untuk kepentingan. Penyelesaian sengketa sesama muslim di bidang keluarga. Salah satu penyelesaian dalam keluarga adalah masalah perceraian. Seorang suami yang akan melakukan perceraian mengajukan surat kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar mengadakan sidang untuk keperluan itu.

Pemahaman masyarakat mengenai ikrar talak yang terkait dengan pengadilan adalah, bahwa putusan hakim dalam suatu perkara yang didasarkan atas ijtihadnya atau berdasarkan yurisprudensi ketika bertentangan dengan fiqh dianggap tidak benar. Mereka tampaknya beranggapan bahwa fiqh kebih kuat, lebih baik dan bersifat konstan. Dari sejarah perkembangan hukum dalam Islam ditunjukkan bahwa fiqh itu dapat berubah seperti yang telah menjadi karakter, bahwa ia mengandung dimensi ruang dan waktu. Hal ini tercermin dalam putusan kasus no.803/Pdt.G/2002/PA.Mlg.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara deskriptif tentang ikrar talak yang terdapat dalam hukum Islam dan UU.No.1. Tahun.1974. Dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap kasus no.803/ Pdt.G/2002/PA.Mlg atas perbedaan pandangan mengenai konsep ikrar talak, sehingga menyebabkan sidang dilanjutkan sampai sepuluh kali sidang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah studi kasus. Sumber data yang yang didapatkan adalah hakim Pengadilan Agama Malang, para pihak, dokumentasi, dan sumber pustaka. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview, dan dokumentsi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif komparatif.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah mengetahui secara deskriptif bahwa antara hukum Islam yaitu fiqh empat madzhab dan UU.No.1.Tahun 1974 mengenai ikrar talak tidak bertentangan, hanya saja talak pada masa itu tidak dilaksanakan di depan sidang pengadilan dan kalau di Indonesia hal ini barn dilaksanakan setelah munculnya UU.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan bahwa talak dianggap sah jika diikrarkan di depan sidang Pengadilan.

Agama dan berlaku setelah ada putusan hakim di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam masalah ikrar talak ini adalah tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku yaitu mengharuskan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama dengan didahului dengan adanya pemberitahuan hendak melakukan cerai dengan mendaftarkan permohonan di Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dari hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak, mencegah kerusakan lebih utama dari pada menarik kemaslakhatan.