Tinjauan terhadap pelaksanaan Eksekusi Waris menurut perspektif Hukum Islam: Kasus nomor: 1592/Pdt.G/1996/PA Kab. Lumajang

ABSTRAK

Manusia disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosia1 yang tentunya tidak bisa terlepas dari masyarakat yang ada disekelilingnya. Adanya perbedaan kepentingan masing-masing individu dalam masyarakat bahkan keluarga sendiri sering menimbulkan perbedaan pendapat yang akhirnya menimbulkan pertentangan, apabila tidak diselesaikan dengan hukum formal yang berlaku akan menimbulkan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting). Untuk itu Peradilan Agama adalah badan peradilan yang mendapat kekuasaan dan wewenang untuk memeriksa, memutus perkara perdata Islam.

Ada dua tujuan yang ingin dijawab yaitu: (1) mendeskripsikan prosedur eksekusi waris di Pengadilan Agarna Kabupaten Lumajang; (2) mengungkap hambatan-hambatan eksekusi kasus waris yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Interpretasi data menggunakan perspektif empiris. Data dianalisis dengan melakukan langkah-langkah: (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan.

Dari analisis data diperoleh temuan-temuan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hukum dalam perkara perdata (eksekusi waris) yang lazim dilakukan dalam praktik pada Pengadilan Agama Lumajang secara umum sepenuhnya telah memenuhi prosedur dan tatacara eksekusi seagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku (2) Faktor yang menghambat eksekusi adalah sosiologis yakni eksekusi berasal dari manusianya sendiri, baik yang disebabkan karena kurang sadar atau buta hukummapun yang telah mengerti hukumpun cenderung unttuk menyalahgunakannya seperti eksploitasi faktor moral.

Saran yang dapat dikemukakan dengan hasil penelitian ini antara lain: (1) agar setiap aparat yang terkait dengan lahirnya putusan atas sengketa di Pengadilan Agama Lumajang hendaknya selalu memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sampai tingkat yang paling kecil agar setiap putusan yang lahir dapat dipecahkan secara tuntas sehingga para pencari hukum mendapat jaminan kepastian dan kebenaran hukum.; (2) agar Pengadilan Agama Lumajang menjalin hubugan bersifat koordinatif dengan para petugas yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi seperti pejabat desa, kepolisian dan orang-orang terlibat dalam eksekusi, hal ini untuk menghindari adanya hambatan-hambatan lain dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan.