Pembatalan Hak Hadlonah bagi ibu non Muslim akibat perceraian: Kasus perkara No.114/Pdt.G/2001/PA.Mlg

ABSTRAK

Pada dasarnya tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah dengan memelihara dan mendidik anak yang shaleh dan shalehah, disamping mengadakan ikatan lahir batin suami istri.

Akan tetapi, jika keduanya tidak bisa mencapai tujuan tersebut, maka kegagalan tidak dapat dihindari sehingga dapat menyebabkan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Hal itu tentu saja ada dampak negatifnya, diantaranya masalah hadlonah atau pemeliharaan anak. Jika anak tersebut belum mumayyiz seharusnya yang lebih berhak adalah ibu hingga anak itu mumayyiz atau berumur 12 tahun. Dalam hal ini, biasanya berakhir di Pengadilan Agama yang memutuskan dan menyelesaikan perkara hadlonah tersebut.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana apabila yang berperkara adalah non muslim dan hal itu sudah terjadi di Pengadilan Agama Malang menerima perkara tersebut kemudian memutuskan untuk membatalkan hak hadlonah setelah jatuh pada ibu non muslim. Tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk membatalkan putusan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam membatalkan hak hadlonah bagi ibu non muslim akibat perceraian yang sekaligus kewenangan Pengadilan Agama Malang terhadap perkara tersebut.

Sedangkan sumber data yang dibutuhkan adalah hakim Pengadilan Agama sebagai data primer dan dokumen resmi berupa putusan hadlonah yang berkaitan dengan non muslim sebagai data sekunder. Untuk mendapatkan data tersebut maka digunakan beberapa metode antara lain metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Malang dan panitera pengganti ukum Pengadilan Agama Malang. Untuk menganalisa data, menggunakan metode deskriptif verifikatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Pengadilan Agama Malang berwenang untuk menyelesaikan perkara hadlonah yang berkaitan dengan ibu non muslim, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga pertimbangan hakim sudah cukup dan matang, dalam hal ini hakim merujuk pada sumber hukum yang berlaku di Pengadilan Agama yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/AG/1996 tanggal 26 Nopember 1996, kitab fiqih Kifayatul Akhyar, HlR pasal 174 dan ijtihad hakim.

Berdasarkan dari temuan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan masukan, diantaranya adalah Pengadilan Agama Malang hendaklah lebih selektif dan hati-hati dalam mengambil keputusan, dan bagi para pihak yang bersengketa dalam perkara hadlonah hendaknya mengetahui akibat dari pernikahan yang dilakukan hanya formalitas saja.