Peran Hakim Pengadilan Agama dalam menentukan Hukum Wali Adhol bagi janda: Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang No.13/Pdt.P/2002/PA.Mlg

ABSTRAK

Wali adalah salah satu rukun dalam pernikahan, sehingga bidang kuasa wali sangat menentukan bagi sah dan tidaknya suatu pernikahan. Seluruh madzhab sepakat bahwa wali dalam perkawinan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki, sesuai perempuan itu.

Hubungan antara orang tua dan anak adalah sangat erat pertaliannya, tetapi hubungan tersebut tidak selalu berjalan dengan baik bahkan dengan adanya pernikahan kadang terjadi ketika pra-nikah yaitu wali yang adhol, sehingga akan menjadi salah satu hambatan pada proses pernikahan disamping itu rusaknya hubungan baik antara orang tua dan anak. Tetapi bagaimana bagi seorang janda dengan orang tuanya apabila terjadi pertengkaran sehingga wali tidak mau menikahkannya, tentunya sidang pengadilanlah yang bakal menentukan wali dalam pernikahan itu.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila wali itu enggan atau adhol maka hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Dalam Suatu Hadits diterangkan bahwa janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Ini menggambarkan kekuasaan penuh atas diri seorang janda.

Dari paparan diatas, realita yang sering timbul dan menjadi bahan perbualan dalam masyarakat kita adalah bidang kuasa wali, dimana terdapat kasus-kasus separti kawin lari, akad nikah dua kali, kawin paksa, bapak tidak membolehkan anaknya kawin dengan pemuda pilihan anak, bapak angkat bertindak sebagai wali kepada anak angkatnya, bapak yang enggan menjadi wali anaknya yang sudah janda dan sebagainya, di mana semuanya berkisar mengenai bidang kuasa wali. Persoalan yang timbul ialah bagaimana bidang kuasa wali yang sebenarnya untuk menyempurnakan dan memuliakan amanah Allah SWT itu.

Berkaitan dengan hal diatas maka sarana yang baik untuk mengetahui permasalahan dalam bidang kuasa wali yaitu wali adhol, maka kita bisa melihat dengan jelas bagaimana permasalahan itu ada di Pengadilan Agama, maka dengan ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang.

Adapun rumusan masalah pada penelitian skripsi ini adalah bagaimana hakim Pengadilan Agama Kota Malang menentukan hukum Wali adhol bagi janda. Kemudian tujuan daripada skripsi ini adalah untuk mengetahui hak-hak keadholan wali dan hak-hak wanita janda dalam tatanan hukum positif.

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis mengumpulkan data dengan menggunakan data tertulis (Putusan Pengadilan Agama Kota Malang dan arsip-arsip lainnya) dan data tidak tertulis (wawancara) mengenai wali adhol bagi janda. Selanjutnya metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, interview. sedang untuk metode analisis datanya adalah analisis diskriptif kualitatif.

Dari uraian tersebut diatas akan memberikan gambaran bagaimana substansi dalam pembahasan skripsi ini, tetapi dalam pembahasan skripsi ini difokuskan bagaimana peranan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menentukan hukum wali adhol bagi janda, dalam artian pembahasannya ditekankan pada peranan hakim dan status wali adhol bagi janda.

Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam kajian Islam janda adalah lebih berhak dari walinya tetapi di pengadilan agama tidak membedakan antara janda dan perawan. Kemudian dalam peranannya adalah sebagai penegak Undang-undang dengan segala peraturan yang berlaku di Indonesia, kemudian dalam hal wali yang adhol tidak didapatkan hak tentang keadholannya dan upaya hukumnya.