Akuntabilitas implementasi pengelolaan alokasi dana APBDesa aan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten SidoarJo

INDONESIA:

Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola dana desa secara terbuka dan akuntabel. Hal itu dikarenakan masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana APBDesa sebagai bahan evaluasi dan kontrol atas dana desa yang diamanahkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat berdasarkan gambaran umum atau potret desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan akuntabilitas pimplementasi pengelolaan dana APBDesa dengan melihat empat dimensi yakni akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari implementasi pengelolaan APBDesa dilihat secara hasil fisik, wawancara dan observasi secara garis besar sudah menampakkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014, permendagri 113 tahun 2014, permendagri nomor 114 tahun 2014, permendagri nomor 111 tahun 2014 dan peraturan Bupati Sidoarjo nomor 27 tahun 2015. Implementasi tersebut juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pademonegoro. Hal itu dapat dilihat dari pembangunan fisik serta program-program kegiatan yang ada di Desa Pademonegoro. Namun dari segi kinerja pemerintah desa masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena kendala utamanya adalah belum efektifnya kinerja dari struktur pemerintah desa dikarenakan kurangnya kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan bimbingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan.

ENGLISH:

The village government have an obligation to manage the village fund with transparancy and accountable. Its is because the villagers has a right to know information related of peformance government villages adsministration in the management of APBDesa as the evaluation and control of the funds that are deposited village for sosiety welfare.

Purpose of this research was to determine the accountability implication for society welfare is seen by the village condition. This research uses descriptive qualitative method wich is to describe accountability implimentation management financial APBD to see for dimensions of legal accountability and honesty, peformance accountability, program accountablilty and financial accountability.

This research showed that planning, implementation, reporting and accountability of management implementation APBDesa seen in the financial statements, interviews and observation as a whole has demonstrated management accountable and transparansi in accordance with the law number 6 years 2014, affairs regulation number 113 years 2014, affairs regulation number 114 years 2014, affairs regulation number 111 years 2014, and regulation regent 27 years 2015. This implication impact to improving people’s welfare in Pademonegoro Village. It can be seen from the contruction as well as the program of activities in the village pademonegoro. But in terms of government performance villages still needed further development because the main constraint is not efective performance of the structure because humans are still lacking competition, this require the guidance of local governments.