Implementasi permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan alokasi dana desa: Studi pada Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar

INDONESIA:

Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan desa sesuai dengan Undang-undang No.6 tahun 2016 memberikan suatu kewenangan kepada masing-masing desa untuk mengatur administrasi desa tersebut, dengan demikian tuntutan bagi desa untuk melaksanakan administrasinya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai yang dijelaskan pada Permendagri 113 Tahun 2014 bahwa asas pengelolaan keuangan desa harus bersifat trasparansi, partisipatik dan akuntabel. Desa Tumpang Kecamatan Talun merupakan salah satu penerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah Rp 545.548.000 Desa Tumpang dalam mengelola keuangan desa khususnya pada saat pelaporan masih mengalami kendala keterlambatan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di Desa Tumpang selama tahun 2016 yang diukur dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mendiskripsikan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar kemudian membandingkan dengan Permendagri 113 Tahun 2014 serta peraturan penunjangnya sehingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan dalam upaya pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tumpang dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi berkendala sumber daya manusia yang masih kurang memahami secara teknis, sedangkan dalam upaya pelaporan Desa Tumpang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan kurang adanya transparansi, sedangkan pertanggungjawaban di Desa Tumpang masih akan dilakukan pada akhir bulan januari 2017 mendatang.

Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun kecamatan sudah dilakukan dengan baik.

ENGLISH:

Village Fund Allocation is an integral part of rural income in accordance with Law of 6 of 2016 provides an authority to each village to organize the administration of the village, thus the demand for the village to carry out the administration must comply with applicable regulations. As described in Regulation 113 of 2014 that the principles of financial management of villages should be transparency, participation and accountability. Village of Tumpang Talun is one of receiver of Village Allocation Fund (ADD) with the amount of Rp. 545 548 000 of village of Tumpang in managing village finances, especially when reporting delays still experiencing problems. Therefore the purpose of this study was to investigate the implementation of Government Regulation of 113 of 2014 about the management of village fund allocation that occurred in the village of Tumpang during 2016 as measured in terms of planning, implementation, administration, reporting, accountability, and guidance and supervision.

This study used qualitative descriptive method that was to describe the management of village fund allocation in the Village of Tumpang Talun Blitar then compared with Regulation of 113 of 2014 and its supporting regulations so it was drawn a conclusion.

The results of the study described the efforts of the management of village fund allocation in the village of Tumpang in terms of planning, implementation, administration, were in conformity with applicable regulations but it was hampered human resources that still did not understand technically, whereas in an effort reporting of village of Tumpang was not in accordance with regulations applicable because of a lack of transparency, and accountability in the village of Tumpang will still be done at the end of the month of January 2017. Guiding and monitoring undertaken by local governments and districts had be done better