Kedudukan Panitera di Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989: Studi di Pengadilan Agama Malang

ABSTRAK

Penelitian yang diadakan di Pengadilan Agama Kecamatan Belimbing kota Malang ini, ingin mengungkap pertanyaan tentang syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian panitera Pengadilan Agama Malang, peranan, tugas, dan kewenangan panitera setelah berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989, serta faktor penunjang dan penghambat tugas-tugas kepaniteraan di bPengadilan Agama Malang.

Di setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Sebagaimana kita ketahui bahwa, dalam persidangan terdapat satu majelis dimana terdapat satu hakim ketua, dua hakim anggota, penasehat hukum atau pengacara serta ada juga panitera.

Panitera sebagai unsur pembantu Ketua, mempunyai peranan penting selain Hakim, dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Salah satu tugas panitera Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan administrasi peradilan, akan tetapi tugas panitera Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada administrasi, banyak tugas dan kewenangan lain yang harus dilaksanakan panitera.

Untuk memperoleh data penulis mengarahkan pada penelitian yang bersifat diskriptif, yang merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam hal ini penulis mengadakan penelitian secara diskriptif, dengan pendekatan konseptual dan komparasi terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan.

Teknik yang penulis gunakan adalah teknik diskriptif kualitatif yaitu mencari suatu gambaran atau menggambarkan data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan secara langsung untuk melihat fenomena atau realitas.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa dalam pengangkatan panitera Pengadilan Agama Malang, terdapat salah satu syarat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989. Hal ini terjadi karena pada waktu itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan calon panitera Pengadilan Agama diangkat menjadi panitera Pengadilan Agama Malang, kemudian tentang peranan, tugas dan kewenangan panitera yang mana antara sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989 terdapat perubahan. Serta tentang faktor penunjang dan penghambat tugas-tugas kepaniteraan, adapun yang menjadi faktor penunjang tugas kepaniteraan adalah adanya fasilitas yang memadai serta tingkat pendidikan para pejabat kepaniteraan yang rata-rata sarjana, sehingga dapat menjalankankantugasnya dengan baik, sedangkan faktor penghambat tugas-tugas kepaniteraan kurangnya jumlah pegawai, sehingga ada beberapa pegawai kepaniteraan yang merangkap dua jabatan.