Aplikasi pasal 116 ayat f Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai alasan untuk sebuah putusan cerai oleh Hakim: Studi deskriptif antara teori Talak menurut Hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Kota Malang

ABSTRAK

Sebuah keluarga yang bahagia dan kekal merupakan dambaan bagi semua orang yang melakukan perkawinan, sesuai dengan Undang-undang no. 1 tahun 1974. Tentang perkawinan. Perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban
bagi suami istri, baik material maupun immaterial. Hak-hak dan kewajiban tersebut seyogyanya harus berjalan sebagaimana mestinya menurut hukum yang berlaku. Islam mengajarkan etika dan menetapkan larangan-larangan yang harus diindahkan agar keharmonisan keluarga tetap terpelihara dan lestari. Islam juga mengatur jalan keluar jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, agar mereka terhindar dari perceraian. Apabila permasalahan tersebut mengganggu kehidupan rumah tangga dan terjadi perselisihan yang sudah dianggap tidak bisa dicapai jalan keluar lagi, maka perceraian pantas bagi mereka, Meskipun perceraian tersebut adalah sesuatu yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah SWT.

Beberapa pasal dalam KHI yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian yang merupakan dasar hukum Pengadilan Agama untuk memutus perceraian salah satu pasal yang menjadi dasar putusan seorang hakim yaitu pasal 116 ayat f KHI yang berbunyi: "antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri". Penulis merasa perlu untuk mengkaji mengenai pasal ini, sepintas terlihat kendala untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, dengan berdasar bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidaklah terhindar dari berbagai permasalahan dan perselisihan, dengan modal perselisihan inilah seseorang bisa mengajukan perkara perceraian. Dan dari sudut lain nampak bahwa pasal ini mempermudah seorang hakim untuk memutus perkara perceraian dengan dalih diantara mereka terjadi perselisihan, dengan begitu seorang hakim seakan-akan bertindak semena-mena, sehingga pasal ini bisa disebut pasal pelarian bagi hakim.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kota Malang bahwa perceraian bisa terjadi karena beberapa faktor antara lain terus menerus terjadi perselisihan yang menjadi dasar pijakan hakim untuk menangani perkara perceraian dengan alasan tersebut adalah pasa 116 ayat f KHI , hal tersebut tidak mengindahkan seorang hakim terlebih dahulu mengusahakan kepada kedua belah pihak untuk berdam ai. Penulis berkesimpulan bahwa masyarakat yang berperkara perceraian di pengadilan Agama semata-mata karena adanya permasalahan yang tak kunjungan reda dalam rumah tangga sebab itu mereka memilih membawa permasalahan ke Pengadilan Agama. Pasal tersebut diatas merupakan bentuk dasar hukum yang memiliki garis-garis tertentu, bukan setiap perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga bisa diputus dengan pasal ini.

Untuk itu diharapkan agar setiap perselisihan yang terjadi untuk diselesaikan dengan jalan dam ai (kekeluargaan), begitu juga dengan hakim sebagai eksekutor dalam menyelesaikan perkara perceraian hendaklah lebih mengutamakan jalan damai diantara kedua belah pihak, sehingga tercipta kerukunan untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga.