Implementasi pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang penyelesaian Sengketa hak milik bidang perdata pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Malang

ABSTRAK

Meskipun Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah lama diundangkan, yaitu sekitar tanggal 29 Desember 1989, namun hingga saat ini masih memunculkan banyak perdebatan baik di kalangan praktisi hukum maupun akademis. Perdebatan tersebut berkisar pada ketentuan pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama. Pasal 50 ini dianggap sebagai ganjalan terhadap kekuasaan Peradilan Agama karena rumusannya mengandung klausula yang kabur dan mendua yang memungkinkan terjadinya benturan kekuasaan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum. Pasal inilah yang dianggap sebagai biang penyebab terjadinya proses pemeriksaan perkara yang berulang-ulang dan berlarut-larut di dua lingkungan peradilan yang berbeda. Banyak kalangan yang berpendapat babwa dengan adanya pasal 50 ini sama halnya dengan menganulir atau mendeskriditkan eksistensi Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di negara RI.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat-pendapat Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Malang berkaitan dengan implementasi pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 tentang sengketa hak milik di kedua lingkungan peradilan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan hukum sosiologis yaitu penelitian tentang efektivitas hukum. Adapun data-data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Malang sebagai responden. Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Pada dasarnya Hakim Pengadilan Agama tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan pasal 50, yaitu bila terdapat sengketa hak milik, maka yang berwenang mengadili adalah lingkungan Peradilan Umum. Namun, agar tidak terjadi proses peradilan yang berlarut-larut dan tidak membuka peluang bagi mereka yang curang dalam berperkara, maka Pengadilan Agama tetap melakukan upaya pembuktian terhadap setiap perkara yang didalilkan tersangkut sengketa hak milik. Untuk menghindari adanya unsur-unsur politis yang terdapat dalam pasal 50, serta agar kewenangan Peradilan Agama tetap utuh sebagaimana tercantum dalam pasal 49, maka salah satu kaidah yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama adalah jika suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama masih dalam lingkup pasal 49 maka pasal 50 dinafikan atau dikesampingkan.