Kewarisan perempuan menurut pasal 183 Kompilasi Hukum Islam: Analisis kemaslahatan

ABSTRAK

Setiap hukum yang ditetapkan selalu mengandung kemaslahatan, karena merupakan inti moral dari suatu hukum. Dalam hukum kewarisan Islam (Faraidh) bagian anak laki-laki dan perempuan, telah jelas ketentuannya dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11, yaitu 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. Hikmah yang mendasari ketentuan tersebut, yaitu adanya prinsip sunnatullah yang menyatakan bahwa laki-laki dalam keluarga mempunyai tanggung jawab yang lebih berat daripada perempuan sehingga dalam haknya disimbolkan dengan angka 2: 1. Terkait dengan hukum kewarisan, Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fikih Indonesia, secara umum menganut pada ketentuan di atas. Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam juga berusaha menyikapi fenomena yang muncul di tengah masyarakat. Sebagai respon terhadap fenomena tersebut, Kompilasi Hukum Islam memberi pasal alternatif dalam pembagian harta waris, yaitu pasal 183 yang menyatakan bahwa: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing pihak menyadari bagiannya."

Penelitian yang berjudul Kewarisan Perempuan Menurut Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kemaslahatan) ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang akan membahas dan meneliti satu pokok persoalan, yaitu bagaimana kedudukan kewarisan perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dalam kaitannya dengan bagian waris 2:1 dalam al-Qur'an? Penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, sehingga data yang diperlukan bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun teknik analasis data yang digunakan adalah content analysis (analisis isi).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam tetap sebagai subyek waris yang berhak mendapat harta waris tetapi berbeda dalam bagiannya. Hal ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam belum berani secara tegas memberi bagian waris yang "adil" dengan realita eksistensi perempuan saat ini. Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam juga memberi kesempatan kepada ahli waris melakukan "penyimpangan" dalam pembagian waris dari ketentuan 2: 1. Hal ini dilakukan sebagai realisasi respon terhadap tuntutan realita, dengan didasarkan pada konsep kemaslahatan sebagai inti moral yang wajib ada dalam setiap hukum yang ditetapkan. Pada dasarnya keadilan yang dituntut dalam hal ini bukan mutlak berarti sama, tetapi adil yang sifatnya seimbang, dan proporsional serta sesuai dengan fungsi dari masing-masing pihak.