Respon masyarakat Kelurahan Bunul Rejo Kecamatan Blimbing Malang terhadap KHI: Tinjauan terhadap Prosedur Nikah, Poligami, Talak dan Rujuk

ABSTRAK

Dalam perkembangan zaman dewasa ini yang semakin kompleks dan maju, masalah administrasi / pencatatan dalam segala urusan muamalah adalah hal yang mutlak untuk dipenuhi. Tanpa adanya hal itu, orang bisa saja mengingkari, mengkhianati ataupun menolak apa yang pernah dijanjikan, disepakati dan diperbuat. Karena tidak adanya bukti tertulis yang bisa diajukan, bila hanya mengandalkan bukti yang tidak tertulis saja (seperti saksi, pengakuan, dll). Demikian halnya dengan masalah perkawinan, poligami, talak dan rujuk, kesemua proses urusan-urusan tersebut harus pula melewati prosedur administrasi dan pencatatan pada lembaga yang berwenang. Yang diakui bila hal tersebut tidak hanya membuat urusan menjadi rumit dan panjang, bahkan memberikan nilai keabsahan / ilegalitas dalam urusan mereka bila hal itu dilewati. Yang kesemua bentuk aturan tersebut kemudian diadopsi dalam sebuah aturan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam hal ini khusus mengatur persoalan-persoalan perdata umat Islam Indonesia, misalnya : perkawinan, wakaf, waris, wasiat, hibah, dan lain-lain. Namun perlu dipahami bila disisi lain, secara empiris selama ini yang terjadi dalam masyarakat, masalah pencatatan seperti itu tidak pemah mereka jumpai dalam ajaran I normativitas agama (fikih) selama ini. Yang panting pemenuhan syarat dan rukunlah yang menjadi dasar utama kesahan urusan mereka tersebut. Hal itulah yang pada akhirya membuat polemik yang panjang dalam masyarakat, apalagi bila hal itu kemudian teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam. Dan hal itulah yang kemudian menarik penulis untuk mengangkatnya sebagai permasalah dalam skripsi ini, yang kesemuanya kemudian dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu :(1) Bagaimana respon masyarakat Kelurahan Bunul Rejo Kecamatan Blimbing Malang terhadap KHI, dalam masalah pencatatan dalam lingkup pernikahan, poligami, talak dan rujuk ? (2) Apa yang melatarbelakangi respon masyarakat tersebut ? (3) Bagaimana pandangan para hakim Pengadilan agama Malang dan PPN di Lingkup Kecamatan Blimbing Malang terhadap KHI dan respon masyarakat terhadapnya ?.

Dari kesemuanya, maka konsep yang dapat ditawarkan adalah bagaimana kemudian KHI mempunyai arah dan visi yang sama dalam mencapai kemaslahatan sebagal tujuan hakikat syariat, sebagaimana yang juga ada pada fikih klasik. Walaupun tidak dipungkiri akan terdapat perubahan-perubahan secara tekhnis dengan kitab-kitab klasik tersobut. Seperti halnya dalam aturan pencatatan. Sehingga, apa yang kemudian diajukan oleh hukum Islam kontemporer melalui KHI tetap dinamis dan futuristik (mashalih fi kulli zaman wa makan)

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode dokumenter, baik itu berasal dari buku-buku, majalah, kitab-kitab, khususnya peraturan-peraturan perundangan (KHI) dalam masalah pernikahan, poligami, talak dan rujuk. Disamping itu penulis juga menggunakan metode interview sebagai alat untuk menggali data yang ada di lapangan, khususnya menyangkut respon masyarakat terhadapa KHI, yaitu masyarakat dimlungkungan Kelurahan Bunul Rejo Kecamatan Blimbing Malang. Selain wawancara juga ditujukan kepada para hakim dan PPN untuk menganggapi respon masyarakat yang berkembang tersebut, disamping KHI sendiri secara global.

Dalam penelitian di masyarakat, penulis menemui kasus-kasus yang mengakibatkan polemik terhadap eksistensi KHI, hal mana diakibatkan oleh hal mana fikih klasik oleh masyarakat masih dianggep exist dan perpengaruh sehingga masih wajib untuk dipatuhi. Sedangkan KHI sendiri memberikan nuansa yang sedikit berbeda dengan fikih klasik yaitu dalam hal pencatatan. Hal itulah yang kemudian mengakibatkan adanya reaksi atau respon yang beragam dari masyarakat. Ada masyarakat yang merespon positif, namun ada pula yang merespon secara negatif terhadap aturan KHI tersebut. Dapat diidentifikasi bila KHI sebagai aturan yang eksis dan berguna untuk mencegah masyarakat dari segala bentuk kedhaliman dari kealpaan pencatatan, tidak dapat mereka terima arena dominan faktor pendidikan, ekonomi, dan erosional yang mendasari ruang berfikir mereka terhadap penolakan terhadap pencatatan dalam KHI. Berkenaan dengan hal tersebut, para hakim dan PPN memandang dan memberikan argumen bila masalah-masalah pencatatan yang masuk dalam kancah rukun dan syarat perkawinan merupakan hal yang wajar dan bahkan merupakan suatu keharusan demi menjawab realita problematika yang terjadi dalam masyarakat yang menuntut adanya perubahan dalam sistem hukumnya. Dan demi mencegah kedhaliman dan kemudharatan yang bisa saja diterima dalam suatu kehidupan rumah tangga dan demi pencapaian kepastian hukum. Dari itu semua dapat ditarik konklusi, bilamana perlu adanya suatu pemahaman yang menyeluruh pada semua lapisan masyarakat, bahwa perubahan yang terjadi dalam hukum Islam bukanlah suatu hal yang mesti harus dijadikan polemik. Adalah hal yang wajar perubahan tersebut terjadi, karena kondisi masyarakat yang menuntut adanya perubahan tersebut demi mengangkat maslahat, menolak mafsadat dan mudharat serta upaya mengaktualisasikan hukum Islam yang selama ini dianggap statis dan kuno. Dan perubahan yang mewujud dan terformulasi dalam KHI yang berlaku secara yuridis sangatlah perlu untuk kemudian disosialisasikan secara bersama-sama oleh semua pihak, khususnya pada para kyai yang dianggap mempunyai eksistensi dan pengaruh dan daya tarik yang lebih kuat dalam masyarakat, selain para hakim dan PPN itu sendiri dalam ruang lingkup kompetensi mereka masing-masing.