Putusan Verstek dalam penyelesaian gugatan perceraian ditinjau dari perspektif Fiqh: Studi kasus nomor: 876/Pdt.G/2001/PA. Mlg di Pengadilan Agama Malang

ABSTRAK

Dalam proses persidangan, adakalanya tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di pengadilan. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, dalam hukum perdata telah diatur dalam pasal 125 HIR yaitu melalui putusan verstek (putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat.

Sebagaimana judul yang penulis ambil, yaitu Putusan Verstek dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian ditinjau dari Perspektif Fioh (Studi Kasus No: 876/Pdt.G/20O1/PA.Mlg). Penulis tertarik untuk membandingkan antara konsep verstek menurut hukum positif dengan konsep verstek dalam hukum fiqh sebab dalam hukum fiqh, seorang hakim belum boleh memutuskan suatu perkara dengan putusan sepihak kecuali apabila tergugat benar-benar telah melakukan ta'azzuz dan tawarin, juga mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana tata cara pemutusan perkara yang harus dilakukan oleh seorang hakim. Didalamnya dijelaskan bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan diantara dua orang yang berperkara sehingga ia mendengar dari pihak lain sebagaimana yang telah ia dengar dari pihak pertama.

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin mengetahui apakah konsep verstek di antara keduanya ada keselarasan, juga apa yang menjadi kebijaksanaan hakim dalam memutuskan perkara sepihak pada kasus perceraian, dan bagaimana sifat putusan sepihak yang telah diputuskan oleh hakim. Dalam kasus perceraian putusan verstek hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil gugat telah dibuktikan di persidangan mengingat alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang bersifat Dwigend Rechts sebagai berlaku secara imperatif (ijbari) yang tidak boleh disimpangi, undang-undang tidak mengenal persetujuan cerai.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan komparatif. Sumber data terdiri dari data primer yang meliputi hasil interview dengan para informan dan data sekunder yang meliputi bahan pustaka mengenai verstek. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik content analysis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapat jawaban secara terperinci mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian melalui putusan sepihak. Hal-hal tersebut meliputi:(1) karena adanya ketentuan yang mengatur mengenai verstek pasal 125 HIR (Reglemen Indonesia yang diperbarui) dan ketentuan PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 27 ayat 4; (2)dipandang dari hukum fiqh telah terpenuhi; (3) dalil gugatan perceraian beralasan, bayyinah dan syahadah yang dihadapkan bersesuaian; (4) untuk menghindari kemadharatan yang lebih luas karena tidak adanya kepastian hukum. Putusan sepihak (verstek) diperbolehkan dalam hukum fiqh dan sudah selaras dengan hukum positif. Putusan hakim Pengadilan Agama Malang menurut penulis sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam hukum fiqh dan keputusan sepihak yang telah dijatuhkan hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap.