Praktek Poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: Studi kasus Poligami di Pengadilan Agama Malang

ABSTRAK

Perkawinan adalah salah satu sunnah Rasul yang secara wajar merupakan fitrah kehidupan manusia yang berlainan jenis. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan sekaligus memelihara nilai-nilai kehidupan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Dalam memperoleh keturunan ini dilakukan dengan menjalankan suatu sistem perkawinan, dimana dalam ajaran agama Islam pada prinsipnya menganut azas monogami. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk melakukan poligami apabila memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Kecenderungan manusia untuk beristri lebih dari satu orang dimungkinkan terjadi ditengah kehidupan suatu keluarga. Sedangkan menurut perjalanan sejarah, disatu pihak ada yang mendukung poligami dan dipihak lain tidak kurang pula banyak yang menentang poligami.

Dalam skripsi ini permasalahan yang akan disoroti adalah faktor-faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Agama Malang untuk memberikan ijin poligami, serta bagaimanakah pelaksanaan praktek poligami menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan jalan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan Studi kepustakaan penulis lakukan dengan jalan mempelajari dan membaca buku-buku serta literatur yang ada hubungannya dengan poligami, sedangkan penelitian ke Kantor Pengadilan Agama Malang, yang meliputi pengamatan langsung dan wawancara dengan Panitera Muda Hukum menyangkut obyek data-data yang diperlukan penulis. Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisa dengan menguraikan dan memberi argumentasi yang logis sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menjelaskan bahwa alasan-alasan seseorang berpoligami di Pengadilan Agama Malang ada yang istrinya mengalami sakit, ada yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan ada pula yang sudah mempunyai dua orang anak akan tetapi melaksanakan poligami. Faktor-faktor yang menjadi dasar Pengadilan Agama Malang dalam memberikan ijin poligami sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974. Sedangkan pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama Malang disamping berpedoman pada agama juga berpedoman pada ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975.