Pengangkatan anak dan akibat hukumnya dalam kewarisan antara Hukum Islam, KHI dan Hukum Perdata

ABSTRAK

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan, karena keinginan mempunyai anak adalah naluri setiap pasangan suami-isteri. Hanya saja tidak selalu dalam sebuah perkawinan akan menghasilkan keturunan. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan anak, salah satunya dengan pengangkatan anak. Di Indonesia, dalam melakukan pengangkatan anak terdapat beberapa sistem hukum yang digunakan, yaitu Hukum Islam, KHI dan Hukum Perdata. Dalam Hukum Perdata sendiri dibedakan antara Stbld 1917: 129 untuk pengangkatan anak antar WNI golongan Tionghoa dan SEMA No. 6/1983 tentang penyempuraan SEMA No. 2/1979 untuk pengangkatan anak masyarakat Indonesia pada umumnya. Antara beberapa sistem hukum tersebut dalam hal pengangkatan anak mempunyai banyak sekali perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.

Rumusan masalah dalam hal ini adalah, a) persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam, KHI dan Hukum Perdata tentang prosedur pengangkatan anak. b) persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam, KHI dan Hukum Perdata tentang akibat hukum dari pengangkatan anak dalam bidang kewarisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan. Sumber data dalam jenis penelitian ini ada dua, yaitu bahan hukum primer, mencakup buku, majalah hukum, serta perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder meliputi ensiklopedi hukum, kamus hukum dan seterusnya. Dalam metode analisis data menggunakan metode kajian isi (content analysis) dan metode deskriptif komparatif.

Hasil penelitian mengenai perbandingan atas tiga sistem hukum tersebut tentang prosedur pengangkatan anak dan akibat hukumnya dalam kewarisan, bisa di ketahui dari persamaan dan perbedaan tentang prosedur pengangkatan anak, yaitu meliputi pejabat yang dijadikan tempat di ajukannya permohonan, motif dan tujuan, persyaratan, kompetensi relatif, inisiatif pengangkatan, produk hukum sampai tentang saat berlakunya pengangkatan anak, dan akibat hukumnya dalam kewarisan, yaitu Hukum Islam dan KHI anak angkat bukan ahli waris orang tua angkatnya dan tidak terputus dengan orang tua kandung, sedangkan Stbld 1917: 129 dan SEMA No. 6/1983 anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya dan terputus dengan orang tua kandungnya. Dari perbandingan hukum tersebut, baik dalam hal prosedur maupun akibat hukumnya dalam kewarisan, pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan motif dan tujuan dilakukannya pengangkatan anak dan perubahan hubungan kekeluargaan anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya.