Nafkah anak dan problematika eksekusinya: Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang

ABSTRAK

Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak, berlaku dalam masa perkawinan orang tua maupun setelah perkawinan tersebut putus. Akan tetapi jika nafkah anak tersebut dilalaikan oleh pihak ayah maka anak maupun ibu berhak mengajukan permohonan esksekusi kepada ketua Pengadilan Agama yang memutusan perkaranya. Walaupun Undang-undang telah mengatur secara tegas kebolehan mengajukan eksekusi nafkah (alimentasi) anak, akan tetapi masih banyak sekali seorang ibu maupun anak yang enggan dan tidak mengajukan eksekusi walaupun pihak ayah telah melalaikan kewajibannya. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan tidak mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak dan ketentuan jumlah nafkah anak itu sendiri.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis empiris dengan wilayah penelitian di Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan Quota sampling daerah penelitian adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Malang. Subyek penelitian, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi anak di pengadilan agama.

Berdasarkan analisis kualitatif diketahui alasan tidak diajukannya permohonan eksekusi nafkah anak, hakekatnya bersumber pada ketentuan hukum yang tidak mengatur secara tegas dan pasti mengenai nafkah anak serta kondisi sosial ekonomi ayah yang rendah. Jumlah eksekusi di pengadilan mulai (2000-2002) dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu eksekusi hadlanah saja belum sampai pada ekskeusi nafkah anak Ketentuan hukum yang tidak mengatur secara tegas dan pasti mengenai nafkah anak serta kondisi sosial ekonomi seorang ayah yang renadah, menyebabkan penghidupan seorang anak yang tidak dapat dijamin kelayakannya. Pembentuk Undang-undang seyogyanya membuat ketentuan mengenai jumlah nafkah anak dan sanksi yang tegas terhadap ayah yang melalaikannya.