Urgensi saling rela diantara ke dua calon mempelai dalam proses pernikahan perspektif Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Data kasus pekara no. 538/Pdt.G/2001/PA.Mlg dan no. 21/Pdt.G/2002/PA.Mlg

ABSTRAK

Perkawinan adalah wadah bersatunya antara manusia yang berlainan jenis untuk memenuhi hasrat libido mereka dan membentuk jajaran masyarakat kecil dalam suatu 1ingkup masyrakat. Karena perkawinan adalah merupakan penyatuan antara kedua makhluk yang berbeda dari segala aspeknya, baik dari aspek pendidikan, kultur serta sosia1, maka suasana dalam perkawinan lebih dipenuhi oleh yang berbau emosional.

Kerelaan sebagai salah satu bentuk dari persetujuan para pihak terkait dalam perkawinan menjadi suatu landasan yang kuat dan menjadi salah satu persyaratan guna terselenggaranya sebuah proses pernikahan. Skripsi ini mengambil judul: Urgensi Saling Rela Diantara Kedua Calon Mempelai Dalam Proses Pernikahan Fiqih Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Perkara No. 358/Pdt.G/2000/PA.Mlg. dan No.21 Pdt.G/2001/PA.Mlg).

Skripsi ini mengambil beberapa pokok permasalahan yang terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah sebenarnya bentuk saling rela diantara kedua calon mempelai dalam pernikahan perspektf fiqih dan hukum Islam di Indonesia ? 2) Bagaimanakah praktek saling rela diantara calon mempelai dalam kehidupan masyarakat ?. 3) Apakah pengaruh kerelaan terhadap hubungan suami-istri ?. 4) Bagaimanakah peranan Fiqih dan hukum Is1am di Indonesia apabila konsep saling re1a diantara kedua calon mempelai berbenturan dengan kekuasaan wali mujbi?.

Salah satu tujuan dibentuknya syariat pernikahan adalah untuk menjadikan ketentraman dan kebahagiaan hidup bagi setiap manusia, karena itu diperlukan saling kenal terlebih dahulu diantara calon mempelai agar terjadi interaksi yang sehat diantara suami-istri nantinya didalam naungan rumah tangga. Undang-undang perkawinan di Indonesia mengatur tentang kerelaan calon mempelai dalam pasal 6 ayat 1 UU. No. I tahun 1974 dan pasal 16 ayat 1 KHI. Saling rela diantara calon mempelai menurut Fiqih dapat berupa diam atau beberapa sikap atau isyarat yang menurut adat menunjukkan kerelaan, sedang menurut hukum Islam bisa dengan isyarat atau dengan pernyataan tegas. Selain kerelaan, wali juga menjadi salah satu persyaratan terjadinya sebuah pernikahan, walaupun ulama tidak menjadikannya sebuah persyaratan dalam beberapa keadaan.

Pembatalan pernikahan dapat diajukan oleh pihak calon mempelai atau pihak walinya dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang apabila salah satu syarat dalam pernikahan tidak terpenuhi. Dari paparan serta data yang didapat penulis dalam penelitian, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut : 1). Bentuk kerelaan calon mempelai menurut fiqih dapat berupa diam, atau sikap yang menurut kebiasaan ditujukan untuk mengungkapkan persetujuan. Sedang menurut hukum Islam di Indonesia sikap rela bagi mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 2). Dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Malang, kerelaan dari calon mempelai dalam pernikahan dalam lingkup masyarakat sosial menengah kebawah masih merupakan suatu hal yang tidak penting, hal ini tidak dapat terlepas dari keadaan pendidikan, kebudayaan dan ekonomi mereka. 3). Kerelaan dalam pernikahan diantara kedua calon mempelai sangat berpengaruh pada keharmonisan dan kelanggengan sebuah rumah tangga, hal ini sesuai dengan kenyataan banyaknya kasus perceraian qabla dhuhul di Pengadilan Agama Malang. 4). Dalam hal Pernikahan, wali mujbir mempunyai hak memilih calon suami/istri bagi anaknya sesuai dengan ketentuan yang ada, dan mereka juga mempunyai hak mengawinkan, tetapi anak (calon mempelai) mempunyai hak untuk memilih.

Terjadinya fenomena perceraian yang diakibatkan karena tidak adanya kerelaan diantara kedua calon mempelai adalah merupakan suatu hal yang sangat tidak pantas untuk kondisi masyarakat di lingkungan pengadilan Agama Malang, karena itu hendaknya pihak Pengadilan serta pihak-pihak terkait memberikan pengetahuan awal bagi para calon mempelai tentang hak mereka di depan hukum dalam kaitannya dengan pembatalan perkawinan.