Hak dan kewajiban suami isteri dalam Hukum Perkawinan: Suatu kajian terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perspektif Gender

ABSTRAK

Perbedaan gender (gender differences) yang selanjutnya melahirkan peran gender {gender role), selama tidak menimbulkan permasalahan maka tidak perlu di gugat. Seperti kodrat perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, melahirkan dan menyusui dan kemudian mempunyai peran gender merawat, mengasuh dan mendidik anak. Akan tetapi yang menjadi masalah dari peran gender tersebut adalah adanya struktur ketidakadilan.

Menurut pandangan masyarakat bahwa perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak dan mengurus suami, tidak boleh mempunyai aktivitas di luar rumah, karena dunia publik adalah milik laki-laki. Pedahal sejak 14 abad yang lalu, al-Qur'an telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an memandang sama kedudukan laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan antara keduanya.

Terkait hak dan kewajiban suami-istri yang termaktub dalam dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, khususnya pada pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga", bila di baca secara kritis dalam ketentuan pasal tersebut, yang berkuasa dalam rumah tangga atas istri dan anak-anak adalah suami sehingga muncul kemudian bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dalam rumah tangga dan beban ganda yang harus di pikul oleh perempuan dalam rumah tangga.

Skripsi dan Penelitian yang di beri judul Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Perkawinan (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Perspektif Gender) ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang akan membahas dan meneliti dua persoalan pokok yaitu bagaimana kedudukan istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ? dan bagaimana konsep hukum perkawinan tentang hak dan kewajiban suami-istri berperspektif gender ?

Penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, maka data yang di dapat bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun metode pembahasan yang digunakan adalah metode deduktif, induktif dan komparatif. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis deskrptif kualitatif.

Kedudukan istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, telah memberi kedudukan pada posisi diskriminatif. Sedang hukum yang seharusnya memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan, dalam kenyataannya jauh dari jangkauan perempuan, atau bahkan sebaliknya menyudutkan perempuan korban ketidakadilan dalam meraih keadilan. Oleh karenanya untuk menghapus dan mencegah segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan adalah menciptakan sistem hukum berperspektif gender. Artinya bahwa produk hukum yang lahir nantinya baik menurut pandangan laki-laki serta baik menurut pandangan perempuan yaitu aturan yang non-diskriminatif, tanpa memihak salah satu jenis kelamin tertentu, serta mengacu pada substansi hukum perkawinan berperspektif gender. Terkait hale dan kewajiban suami-istri, substansi hukum berperspektif gender adalah memperhatikan beberapa prinsip dalam kehidupan rumah tangga yaitu : Kesetaraan gender (gender equality), keadilan gender (Gender equity), mawaddah warahmah, serta sating melindungi dan melengkapi antara suami-istri.

Oleh karena itu beberapa pasal yang bias gender, misalnya pasal 31 ayat (3) dan 34 dianggap tidak relevan untuk menampung tuntutan kesadaran baru terhadap keadilan dan persamaan hale. Hal ini berdasarkan konvensi penghapusan segala
bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention On The Elimination of Discrimination Against Women) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984, maka harus dihapus atau dibentuk Perundang-undangan berperspektif gender yang mengacu pada dimensi keadilan guna membangun suatu relasi keluarga yang sederajat dan adil (equal andjustice) antara pihak laki-laki dan perempuan.