Pertimbangan Hakim dalam hal izin Poligini bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa persetujuan istri dan atasan: Studi kasus Nomor. 916/Pdt.G/2000/PA Mlg

ABSTRAK

Dalam kehidupan rumah tangga, sepasang suami istri tidak selamanya berjalan mulus. Karena itu, seringkali terjadi percekcokan yang berakhir dengan perselingkuhan atau yang paling naif lagi terjadinya perceraian. Tetapi ada juga perselingkuhan yang terjadi bukan akibat dari percek-cokan dalam rumah tangga, tapi memang ada keinginan sendiri dari seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligini).

Sebagaimana judul yang penulis angkat yaitu pertimbangan seorang hakim Pengadilan Agama Malang yang mengizinkan Pegawai Negeri Sipil pria berpoligini tanpa persetujuan istri dan atasan. Padahal persyaratan seorang Pegawai Negeri Sipil pria berpoligini salah satunya adalah mendapat persetujuan istri.

Dalam negara RI, kita ketahui bahwa bagi masyarakat muslim yang akan melangsungkan perkawinan maupun perceraian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada (UU No. l tahwt 1974, KHI, serta PP). Bagi Pegawai Negeri Sipil sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990. Karena itu putusan hakim Pengadilan Agama Malang yang mengizinkan seorang Pegawai Negeri Sipil pria berpoligini tanpa memenuhi salah satu persyaratan dalam PP No. 10 tahun 1983 j0. PP No. 45 tahun 1990, membuat tertarik penulis untuk mcnelitinya.

Untuk dapat mengetahui lebih valid pertimbangan apa hakim PA Malang mengizinkan Pegawai Negeri Sipil pria berpoligini tanpa persetujuan istri, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan wawancara (interview), observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapat jawahan secara terperinci bahwa pertimbangan hakim PA Malang mengizinkan Pegawai Negeri Sipil pria berpoligini, pertama karena adanya konstruksi hukum (perpaduan dasar hukum) antara UU No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan KH 1 pasal 55 ayat (2), pasal 57, pasal 5 8 dan pasal 59. Kedua menghindari kesulitan atau mafsadah. Ketiga dipandang dari hukum munakahat Islam telah terpenuhi. Dengan demikian, putusan hakim PA Malang menurut penulis sudah terpenuhi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita.