Pelaksanaan Perwakafan tanah milik sebelum dan sesudah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977: Studi di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

ABSTRAK

Salah satu masalah penting yang perlu ditelaah bila dilihat dari segi perhubungan antara hukum islam dan hukum agraria adalah masalah perwakafan. Hal tersebut dikatakan penting karena wakaf adalah suatu lembaga keagamaan dibidang keagrariaan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dalam bidang spritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Selain itu, bagi pemeluk agama Islam, masalah perwakafan adalah merupakan sebagian dari pelaksanaan ibadah dan manifestasi dari keimanan mereka kepada Allah SWT.

Mengingat pentingnya masalah perwakafan tanah milik ini, maka Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agraria yang sering disebut dengan UUPA telah diberikan jaminan khusus akan masalah perwakafan ini dalam pasal 49 ayat 3 yang berbunyi : "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh pasal 49 ayat 3 UUPA tersebut adalah PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Dan salah satu peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1997 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai perwakafan Tanah Milik.

Berdasarkan latar belakang masalah dan alasan-alasan yang telah dipaparkan, penulis akan merumuskan beberapa masalah yang perlu dibahas yaitu : Faktor-faktor apa yang menunjang dan menghambat dalam pendaftaran tanah wakaf, usaha-usaha apa yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pendaftaran tanah wakaf, dan bagaimana pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Khususnya mengenai pendaftarannya sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 28 Tahun 1977.

Sebagai dasar penyusunan skripsi ini agar terinci seperti yang diharapkan maka penulis mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data dari obyek penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut yaitu : Metode pendekatan (secara yuridis-sosiologis), lokasi penelitian, data dan sumber data (data primer dan data sekunder), Metode pengumpulan data (metode interview dan metode observasi), dan analisis data.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan diperoleh hasil bahwa dari tanah wakaf yang ada di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, yaitu sebanyak 118 lokasi, 89 diantaranya telah bersertifikat. Sedangkan sisanya yaitu 29 lokasi perwakafan masih berupa akta ikrar wakaf dan baru dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo akan arti pentingnya sertifikat tanah wakaf guna menjamin kepastian hukum tergolong tinggi. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelitian terhadap faktor yang menunjang dan yang menghambat.