Dampak Yuridis pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak: Studi kasus Putusan No. 492/ Pdt. G/2000/ P. A. Mlg.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan, dan ikatan itu harus diupayakan terjalin dengan utuh. Berdasarkan atas ketentuan Allah yang terdapat dalam syariat Islam untuk menyatukan dua insan yang berlainan kelamin, maka ditempuhlah jalan untuk mengadakan akad antara keduanya yang dilakukan oleh wali menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan agar menjadi halal pencampuran antara keduanya, saling membutuhkan dan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam kehidupan berumah tangga.

Perkawinan yang diharapkan terjalin dengan utuh ada kalanya sering tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena tidak mengikuti ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan. Untuk membubarkan suatu perkawinan, di samping perceraian ada suatu proses pembatalan tanpa melalui perceraian. Pembatalan perkawinan bukanlah perceraian, tetapi banyak aturan yang tidak diatur dalam pembatalan perkawinan disesuaikan dengan aturan yang ada dalam perceraian. Dalam pembatalan perkawinan terdapat beberapa dampak yuridis khususnya terhadap kedudukan anak yang belum mendapat perhatian secara serius.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Malang, untuk mengetahui dampak yuridis pembatalan perkawinan dari putusan (No. 492/ Pdt.G/2000/ P.A. Mlg.) dan untuk mengetahui kedudukan anak setelah pembatalan perkawinan pada putusan (No. 492/ Pdt.G/ 2000/ P.A. Mlg.).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus di Pengadilan Agama Malang. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, interview dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh penulis dapat disimpulkan bahwa latar belakang pembatalan perkawinan yang terdapat di Pengadilan Agama Malang, khususnya pada putusan (No. 492/ Pdt.G/ 2000/ P.A. Mlg.) adalah sudah sesuai dengan alasan pembatalan perkawinan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dampak yuridis dari pembatalan perkawinan pada putusan (No. 492/ Pdt.G/2000/ P.A. Mlg.) adalah tidak berlaku surut terhadap anak, suami isteri, harta dan juga pihak ketiga yang memperoleh hak-hak dengan Itikad baik sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan dampak yuridis yang belum diatur disesuaikan sebagaimana aturan yang ada dalam perceraian. Kedudukan anak dari pembatalan perkawinan tersebut adalah tidak berlaku surut apapun alasan yang diajukan keberadaan anak tetap tidak berlaku surut. Dan dalam putusan No. 492/ Pdt.G/ 2000/ P.A. Malang, ia tetap dikatakan sebagai anak sah dari perkawinan yang sah pula.

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perkara pembatalan perkawinan khususnya terhadap keberadaan anak dari perkawinan yang sudah dilakukan dan akhirnya dibatalkan. Para pembuat undang-undang dan penegak hukum perlu untuk memperhatikan lagi keberadaan anak tersebut mengingat· begitu pentingnya keberadaan anak sehingga tidak seharusnya ia menerima akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya.