Halaman pengesahan ekonomi kerakyatan dalam perspektif DPRD: Studi kasus tentang produk Komisi B DPRD Bangkalan Periode 1999-2004

ABSTRAK

Barangkali ini adalah jawaban sebuah perjalanan panjang yang cukup melelahkan bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan, sejak orde lama, orde baru dan bahkan masa reformasi, masyarakat belum pernah menikmati sebuah kesejahteraan, perbaikan ekonomi dan lain sebaginya padahal semua janji oleh anggota dewan ditawarkan namun hasilnya jauh dari harapan, Ketertarikan penulis melakukah penelitian ini sesungguhnya ingin mengungkap, benang merah yang ada dibalik kegagalan-kegagalan anggota dalam membangun sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan dan berbagai kesejahteraan lainnya, selama lima tahun pengabdiannya, sehingga konsituen merasa yakin bahwa pilihan politiknya benar-benar diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat dan tidak disalahgunakan oleh anggota dewan.

Adapun metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yang dilakukan dengan teknik wawancara bersama anggota dewan Komisi B DPRD Kabupaten Bangkalan sebanyak 5 dari 8 orang anggota komisi yang terdiri dari unsur pimpinan, sekretaris dan anggota, data yang diperolah adalah data primer dan data skunder,untuk memperkuat temuan penulis dilapangan, peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat dari 3 Kecamatan, diantaranya, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Galis dan Kecamatan Kwanyar.

Berangkat dari fenomina diatas bahwa sesungguhnya subtansi pemahaman ؛?;،anggota dewan tentang ،،ekonomi kerakayatan” sangat jauh dari haru masyarakat dan justru tidak memahami secara komprehensif, mereka menganggap bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi rakyat, seperti pertanian, perdagangan, peternakan dan lain sebagainya, dimana kondisi ini harus benar- benar diperjuangakan dan diberdayakan. Berbeda dengan pandangan ilmuan ekonomi bahwa ekonomi kerakyatan adalan ekonomi yang bersendikan pancasila dan ١J٦JD 45 pasal 33 dan lebih mengedepan pada sistem bukan perorangan, artinya sebuah sistem dimana masyarakat diberi keleluasaan dalam akses produksi,distribusi maupun konsumisi tanpa ada yang termarjinalkan

Berdasarakan temuan diatas menurut hemat peneliti Anggota dewan tidak memahami secara komprehensif dan sistimatis terhadap ekonomi kerakyatan, kondisi ini dikarenakan rendahnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki, Minimnya kompetensi Anggota dewan dalam keilmuan ekonomi dan justru mayoritas dari kalangan pesantren, akibatnya selama 5 tahun pengabdiannya anggota Komisi B tidak dapat melahirkan satupun produk hukum tentang ekonomi kerakyatan, danbahkan segalan bentuk program ekonominya tidak sampai pada masyarakat.