Status perkawinan campuran karena perbedaan agama ditinjau dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Studi kasus di Dinas Kependudukan Kota Malang

ABSTRAK

Perkawinan beda agama di Indonesia secara obyektif sosiologis adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia menganut berbagai agama dan negara menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara.

Di Indonesia, perkawinan merupakan perbuatan hukum. Artinya ada hukum negara yang mengatur sahnya dan akibat-akibatnya atau tidak sahnya. Perkawinan bukan urusan pribadi (private). Sebab itu, perkawinan beda agama secara kemanusiaan memerlukan peraturan yang jelas.

Peraturan perkawinan beda agnama di Indonesia, sudah tentu diatur dalam Undang-undang perkawinan nomor 1/1974. Akan tetapi tidak secara eksplisit. Hal ini menimbulkan interpretasi berbeda bahkan berlawanan. Oleh karena itu dicari sumber hukum lain yang mengatur tentang perkawinan campuran beda agama. Salah satunya adalah Yurisprudensi atau sering disebut dengan putusan hakim. Apakah dalam yurisprudensi diatur masalah perkawinan campuran beda agama ? Bagaimana status perkawinan tersebut dilihat dari sudut pandang yurisprudensi ? Dan bagaimana akibat hukumnya.

Untuk memahami segala sesuatu tentang perkawinan campuran beda agama, penelitian ini merumuskan permasalahannya sebagai berikut: (1) bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan campuran beda agama, (2) bagaimanakah status perkawinan campuran beda agama ditinjau dari yurisprudensi Mahkamah Agung ?, (3) syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi jika terjadi perkawinan campuran beda agama?.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, penelitian ini dirancang sebagai berikut: (1) jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), (2) sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, (3) tehnik pengumpulan data adalah content analysis, yaitu mcmilih dan memilah data-data yang relevan dengan topik penelitian, (4) bahan penelitian pustaka terdiri atas: bahan hukum primer yaitu: Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, penjelasannya, Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi. Bahan hukum sekunder, yaitu: literatur-literatur hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain). Bahan hukum tersier, yait: kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris dan kamus hukum, (5) bahan penelitian lapangan terdiri atas: data primer mengenai perkawinan campuran beda agama, data sekunder menggunakan alat studi dokumen, (6) alat (instrumen) pengumpulan data terhadap studi lapangan adalah daftar pertanyaan untuk pedoman wawancara (interview) dengan bentuknya terstruktur.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa status perkawinan campuran beda agama di tinjau dari yurisprudensi, itu dapat dikatakan sah jika salah satu pihak calon mempelai mau mengikuti agama pihak lain. Hal ini sudah sesuai dengan aturan pelaksanaan perkawinan di Dinas Kependudukan Kota Malang.

Bertitik tolak dari temuan penelitian ini, beberapa saran kiranya dapat membuka jalan bagi formulasi perkawinan campuran beda agama di Indonesia, diajukan saran-saran sebagai berikut: (1) berpijak pada realitas masyarakat Indonesia yang majemuk, peraturan perkawinan beda agama yang jelas memang harus ada, (2) penyempurnaan peraturan perkawinan campuran beda agama baik itu dalam undang-undang nomor 1/1974 atau dalam kompilasi hukum islam sudah saatnya dilakukan, (3) penyempurnaan UU nomor 1/1974, menurut penulis bisa diatasi dengan menambah penjelasan pasal 2 (1): "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" penjelasannya berbunyi "tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya" ditambah dengan kalimat "atau hukum agama yang dikehendaki oleh kedua calon mempelai". Tambahan kalimat tersebut memberi peluang kepada kedua calon mempelai yang berbeda agama untuk menentukan dengan cara agama mana mereka
akan menikah.