Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Perkawinan anak dibawah umur menurut UU-No.1/1974: Studi kasus di Pengadilan Agama Malang

ABSTRAK

Dalam rangka untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang mana hal tersebut memerlukan adanya persiapan yang matang, baik secara lahir maupun bathin bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan, seperti yang sudah diisyaratkan oleh UU No. 1/1974. Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974 telah disebutkan bahwa suatu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun hal tersebut tidak berlaku secara mutlak, tetapi masih ada toleransi di mana Undang-undang memberikan kesempatan perkawinan bagi anak di bawah umur yang dituangkan dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 1/ 1974 yang menyebutkan bahwa : dalam hal menyimpang terhadap ayat l pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Melihat dampak dari perkawinan di bawah umur yang cukup besar terhadap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan terutama pada pihak calon mempelai wanita, di mana bila ditinjau dari segi jasmani organ reproduksinya belum siap untuk mengadakan pembuahan, dari kenyataan tersebut bila segera diadakan perkawinan yang akhirnya pihak wanita tersebut mengalami kehamilan, maka akan membahayakan keselamatan jiwa calon ibu muda itu sendiri ataupun terhadap bayi yang akan dilahirkan, demikian juga bila ditinjau dari segi rohani, pasangan dibawah umur belum dapat mengendalikan emosinya, dengan demikian tidak dapat berfikir dengan baik serta tidak dapat menempatkan persoalan-persoalan dengan proporsional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Sedangkan obyek penelitiannya penulis mengambil di Pengadilan Agama Malang.

Dalam penelitian ini berpijak pada tiga permasalahan yaitu : prosedur yang ditempuh oleh pemohon dan alasan yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur serta alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, intervew atau wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode secara Deskriptif
Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa data permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Malang relatif kecil dan prosedur yang ditempuh oleh pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam perundang-undangan, serta alasan yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur adalah karena pihak mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu dan karena adanya kekhawatiran dari pihak orang tua yang melihat pergaulan anak-anaknya yang sudah begitu intim. Sedangkan alasan yang menjadi pertimbangan hakim dengan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur adalah pertimbangan secara holistik, yakni adanya kepatuhan terhadap hukum yang sedang berlaku dan adanya faktor kultur budaya dan pendidikan yang rendah serta dilandasi dengan tujuan itikad yang baik dan untuk kebaikan bersama.